Diposkan pada Dakwah

TETAP PARTAI DA’WAH, MESKI PKS TERUS DIFITNAH

Bayan Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wasshalatu wassalamu ‘ala sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in. Wa ba’du…

Fenomena partai da’wah PKS dalam blantika perpolitikan nasional telah mengundang banyak hal. Ada ketercengangan, ada pertanyaan, ada pula kekhawatiran bahkan kecurigaan. Menghadapi laju PKS di ranah politik sekaligus ranah da’wah, berbagai pihak melakukan ragam cara. Bertambah banyak yang simpati lalu mendukung, tapi tidak sedikit yang menebar halang rintang dengan langkah politis, bahkan ada yang menebar kedustaan dengan isu keagamaan. Cara yang terakhir ini berulang kali dimunculkan berbarengan dengan perjuangan politik PKS melalui pemilu legislatif dan pilkada.

Kedustaan (iftira) dengan isu keagamaan itu berupa sebutan atau stempel yang sembarangan dan sama sekali mengabaikan perintah Islam untuk klarifikasi (tabayyun) baik dengan meruju dokumen-dokumen PKS maupun dengan menanyakan secara langsung kepada pihak yang berkompeten di PKS.

Kedustaan yang terbaru dibuat oleh yang menamakan dirinya Tim Taushiyah dan Maklumat Buntet pada hari Ahad 22 Sya’ban 1429 H/24 Agustus 2008 di Pesantren Buntet, Cirebon. Kami tidak sampai hati menuliskan sembilan nama Kiyai sebagai tim perumus yang sejatinya mukarramun.

Inti dari taushiyah tersebut meminta masyarakat khususnya kalangan tertentu dari kaum muslimin, ’agar mewaspadai gerakan Wahabisme yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang bertujuan menghilangkan syari’at dan tradisi Yasinan, Tahlilan, Qunut dan Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta tradisi lainnya yang suka dilakukan Ahlussunnah Waljama’ah (NU)’.

Sebagai partai da’wah yang berfungsi memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, PKS harus menjelaskan siapa ia sebenarnya. Sesuai AD-ART partai, lembaga yang berkompeten menjelaskan pandangan dan sikap keagamaan PKS adalah Dewan Syari’ah. Sedangkan pandangan atau sikap keagamaan kader PKS secara individual tidak mencerminkan pandangan dan sikap partai.

Berikut ini pandangan resmi Dewan Syari’ah Pusat PKS tentang beberapa masalah keagamaan yang telah dipolitisir.

PKS dan Ahlussunnah Wal Jama’ah

Sebagai partai dakwah PKS berpegang teguh kepada aqidah ahlussunnah waljamaah dengan sumber rujukan utama sebagaimana termaktub dalam Ittijah Fiqih Dewan syari’ah PKS, berupa Mashadir Asasiyah (sumber hukum primer) yang disepakati oleh Jumhur Ulama Ahlu Sunnah wal Jama’ah, yaitu al-Qur’an, Sunnah yang suci, ijma’ dan qiyas.

PKS dan ’Wahabisme’

Tidak ada hubungan antara PKS dengan ’Wahabiyah’, yaitu gerakan yang dipimpin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di negeri Hijaz yang bertujuan untuk memurnikan ’aqidah dari Takhayul, Bid’ah dan Khurafat (TBC), berkerja sama dengan Malik Abdul Aziz dan menggunakan berbagai cara dari yang sifatnya halus sampai yang radikal.

Jelas tidak ada hubungan historis karena PKS lahir pasca reformasi 1998. Tidak ada hubungan struktural organisatoris antara PKS dengan organisasi keagamaan di Saudi Arabia. Bahwa di antara pimpinan PKS pernah studi di Saudi Arabia, hal yang sama berlaku juga pada ormas Islam yang lain. Bahkan ada yang pendirinya pernah mukim di sana. Tapi tidak lantas ormas-ormas tersebut boleh dituduh sebagai pengusung ’Wahabiyah’.

Kolektivitas dan keberagaman di PKS

Sebagai partai da’wah yang berprinsip kejama’ahan, maka sifat kolektifitas menjadi ciri PKS yang mewadahi keberagaman, baik dalam rekruting kader maupun pandangan keagamaan dan politiknya.

– Ketua Majelis Syura PKS KH. Hilmi Aminuddin alumni Universitas Islam Madinah, dekat dengan kalangan Persis.

– Duta besar RI di Saudi Arabia Habib DR. Salim Segaf Al Jufri adalah seorang habib cucu pendiri Al Khairat dan salah seorang pendiri Partai Keadilan. Beberapa habaib yang lain fungsionaris PKS seperti Habib Abu Bakar Al Habsyi, Habib Nabil Al Musawwa, Habib Fahmi Alaydrus.

– Presiden pertama Partai Keadilan DR. H. Ir. Nurmahmudi Ismail, MSc lulusan Amerika, berlatar belakang pesantren di Kediri yang kental ke NU-annya.

– Presiden kedua Partai Keadilan dan PKS yang kini Ketua MPR RI DR. H. M. Hidayat Nurwahid, MA lulusan Universitas Islam Madinah, berlatar belakang Muhammadiyah.

– Presiden PKS yang sekarang Ir. H. Tifatul Sembiring alumni sekolah tinggi teknik di Indonesia dan kursus manajemen politik di Pakistan punya latar belakang organisasi di PII

– Ketua MPP-nya Drs. H. Suharna Surapranata, MT lulusan UI dan Jepang berlatar belakang aktivis masjid kampus.

– Ketua Dewan Syari’ah PKS KH. DR. Surahman Hidayat, MA tamatan universitas Al Azhar Mesir yang bermazhab Syafi’i, latar belakangnya NU dan PUI, sebelumnya PII dan HMI.

– Beberapa anggota Dewan Syari’ah Pusat juga berlatar belakang NU seperti KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA murid kesayangan KH. Abdullah Faqih, Langitan. H. Bukhari Yusuf, MA, sekretaris DSP, murid kesayangan KH. Noer Ahmad S, ahli Ilmu Falak NU. H. Bakrun Syafi’i, MA alumni Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta adalah murid kesayangan KH Ali Ma’shum. H. Amang Syafruddin, Lc, Msi alumnus Pesantren NU Cipasung, Tasikmalaya yang sering dipuji sebagai murid nomor 1.

– Beberapa ulama seperti Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS (ketua Baznas), DR. Ahzami Samiun, MA. (putra dari tokoh NU, KH. Samiun Jazuli), Prof. DR. Ahmad Syathori (alumni pesantren Babakan Ciwaringin dan Buntet), adalah tempat bertanya dan rujukan kader PKS.

Furu’iyah di PKS

Da’wah PKS menekankan pada tema-tema besar yang bersifat prinsip (qadhaya ushuliyah). Ini supaya da’wah PKS bersifat mempertemukan mempersatukan (jami’ah tajmi’iyah) dan tidak menimbulkan perselisihan/perpecahan (tafriqiyah).

Ittijah fiqh (orientasi fikih) Dewan Syari’ah PKS mendahulukan fiqh persatuan (i-tilaf) daripada fiqh perbedaan (ikhtilaf). Menggali dan mengambil faidah dari khazanah fiqhiyah yang ada dengan prinsip ”Almuhafazhatu ’alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah” mengambil pendapat klasik yang masih cocok dan pendapat baru yang lebih maslahat.

Tapi dalam praktik keseharian memperhatikan harmoni dengan mazhab yang banyak dipraktikan yaitu madzhab Syafi’i. Mengedepankan cara kompromi (thariqatul jam’i) atas tarjih, dan menggunakan prinsip keluar dari khilafiah (khuruj ’anil khilaf) sejauh dimungkinkan. Kemudian terhadap perbedaan dalam masalah cabang (furu’) mengedepankan sikap toleran (tasamuh). Prinsip yang dipegang ”NATA’AWANU FIMA ITTAFAQNA ’ALAIHI WA YA’DZURU BA’DHUNA BA’DHAN FIMA IKHTALAFNA FIHI” – Bekerjasama dalam hal-hal yang disepakati dan saling menghormati dalam hal-hal yang diperselisihkan.

Sikap PKS dalam masalah khilafiyah

Berikut ini beberapa masalah khilafiah/furu’iyah yang sering dijadikan alat untuk memfitnah PKS dan pandangan resmi Dewan Syari’ah Pusat PKS tentang itu.

1. Do’a Qunut

Bagaimanapun do’a qunut status hukumnya sunat. Yang disepakati adalah do’a qunut dalam shalat witir, qunut nazilah dalam shalat fardhu yaitu memohon tolak bala dari kaum muslimin dan mendo’akan bencana bagi musuh Islam.

Adapun qunut shubuh tetap saja merupakan masalah khilafiyah. Masalah pilihan, paling tinggi posisinya antara rajih dan marjuh, bukan antara sunnah dan bid’ah. Jadi tidak ada bid’ah dalam qunut shalat fajar.

Dan mengamalkan yang marjuh bisa menjadi pilihan jika membawa kemaslahatan dalam mu’amalah. Jadi bukan sikap plinplan, tapi cerminan sikap bijak dan cerdas. Secerdas Imam Muhammad bin al Hasan al Syaibani murid Imam Abu Hanifah yang melakukan qunut ketika ziarah ke Mesir dan menjadi imam shalat shubuh. Ini karena beliau menghormati Imam Syafi’i –imam madzhab yang dominan di Mesir.

Dan sebijak Imam Syafi’i yang tidak qunut shubuh ketika beliau ziarah ke Imam Muhammad di Baghdad.

Dalam pengamalan di acara-acara PKS kadang qunut shubuh kadang juga tidak, tergantung imamnya. Dan itu tidak pernah ada masalah.

2. Membaca do’a dan tahlil untuk yang meninggal

Pada dasarnya membaca do’a untuk mayit dianjurkan (sunat). Berkat ikatan ’aqidah tauhid, tidak terputus hubungan sesama muslim dengan yang sudah mati sekalipun. Dalam al Quran ada do’a ”Rabbanagfirlana wa li-ikhwanina alladzina sabaquna bil imani, wala taj’al fi qulubina ghillan lilladzina amanu.. rabbana innaka raufurrahim”. (QS 59: 10).

Menghadiahkan bacaan Surah al Fatihah atau lainnya untuk mayit, atau mewaqafkan/menshadaqahkan sesuatu atas nama atau menujukan pahalanya untuk mayit merupakan amal shalih yang diterima, sesuai pendapat jumhur ulama.

Istigfar, tasbih, tahmid dan tahlil merupakan bagian dari keseluruhan do’a yang dibaca. Waktu berdo’a untuk mayit tidak harus dibatasi pada waktu atau harihari tertentu, dan tidak boleh disyaratkan, sehingga pilihan waktunya lebih luang dan leluasa sesuai kesempatan atau kemampuan.

3. Perayaan maulid Nabi saw

Perayaan memperingati maulid Nabi Muhammad saw menurut sebagian riwayat, digagas oleh Sultan Salahuddin al Ayyubi di Mesir dalam rangka meningkatkan ruhul jihad umat Islam. Sampai hari ini Universitas Al Azhar sendiri mensyi’arkan peringatan maulid Nabi saw.

Bagi kepala pemerintahan seperti Sultan Salahuddin, hal itu merupakan kebijakan yang sesuai syari’ah (siyasah syar’iyah), yang didefinisikan imam Ibnu Uqail sebagai perbuatan yang dilakukan karena lebih maslahat bagi masyarakat dan lebih menghindarkan mereka dari mafsadat, meskipun tidak pernah disabdakan atau dicontohkan oleh Nabi saw.

Adapun bagi masyarakat muslim, peringatan maulid Nabi saw pertimbangannya adalah semata-mata kemaslahatan (mashlahah mursalah). Dasar pertimbangan maslahat ini juga yang menyeleksi ragam acara yang dipandang membawa maslahat. Tentu saja dalam konteks ini ada ruang bagi tradisi dan kreasi yang baik, sehingga ada variasi dari tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu yang lain. Jika dibarengi niat yang lillah, untuk meninggikan Dinullah dan tidak ada sesuatu yang melanggar syari’ah dalam mata acaranya, insya Allah bernilai ’ibadah.

Di lingkungan PKS, biasa diadakan peringatan maulid Nabi saw baik oleh DPP maupun struktur di bawah. Bahkan dianjurkan agar pelaksanaannya bekerjasama dengan masjid, lembaga keagamaan atau masyarakat sekitar.

Para kepala pemerintahan kader PKS biasa memprakarsai atau mensponsori. Para da’i atau asatidz kader PKS biasa menjadi penceramah dalam peringatan ini.

4. Yasinan

Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad bahwa Surah Yasin merupakan qalbunya al Quran. Membacanya merupakan ’ibadah. Disepakati anjuran membacanya di samping orang yang sakit parah. Boleh dibaca untuk pengobatan dengan ruqyah syar’iyah. Boleh membacanya untuk yang sudah meninggal, menurut jumhur ulama.

Sejauh ada pendapat yang membuka peluang ’amal, adalah tidak bijak menutupnya bagi siapa yang ingin melakukannya.

Waktu membacanya luas, boleh siang apalagi malam dan pada waktu-waktu yang khidmat. Tidak perlu dibatasi pada waktu tertentu. Pertimbangannya adalah kesempatan dan kekhidmatan.

Membiasakan acara membaca al Quran atau memilih surat-surat tertentu, insya Allah merupakan ’adah shalihah atau tradisi yang baik. Memilih surat tertentu untuk dilazimkan dibaca, bukan karena mensyaratkan atau membatasi, tapi karena lebih menyukainya atau lebih familiar, insya Allah merupakan kebajikan, semoga Allah mempertemukan pembacanya dengan surat yang dicintai.

Secara umum, merupakan kebijakan dalam da’wah PKS untuk menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan (ihyaul sunnah al mahjurah) dan tradisi Islami yang menyemarakkan syi’ar Islam sebagai cerminan ketaqwaan.

Melalui bayan ini kami serukan kepada segenap pencinta kebenaran dengan semangat iman dan keadaban, agar tidak termakan oleh fitnah dan hasutan baik lisan maupun melalui selebaran gelap yang menuduh PKS adalah Wahabi dan bukan Ahlussunnah Wal Jama’ah. ”Berbuat dusta dan menyebarkannya adalah dosa besar” (HR Bukhori).

Hasbunallah wani’mal wakil, wahuwal muwaffiq ila aqwamith thoriq

Jakarta, 21 Syawwal 1429 /21 Oktober 2008

Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera

KH. DR. Surahman Hidayat, MA

Ketua

Iklan

44 tanggapan untuk “TETAP PARTAI DA’WAH, MESKI PKS TERUS DIFITNAH

  1. PKS 99,99% terinfeksi virus wahaby!!!
    buktinya :
    1. pada bab 1 materi usrah/liqa tentang urgensi laa ilaha illallah….menyebutkan aqidah sesat wahaby (rububiyah , uluhiyah, asma washifat) adalah pembagian tauhid wahaby yang didalamnya mengandung kesesatan yang nyata….

    2. semua ikhwanulmuslimin seluruh dunia , mengusung ide dakwah “muhammad abduh” yang pemikirannya “anti madzab”….lihat hasilnya…99,99% tokoh PKS adalah wahaby apalagi yang lulusan LIPIA (cabang univ wahaby)

    mau buktinya :
    http://salafytobat.wordpress.com

  2. Mas Dibyo sebaiknya berusaha mengenal PKS lebih dalam lagi…kalo itu Mas lakukan Insya Allah apa yang Mas sangkakan akan terbukti keliru…yang jelas bagi saya, PKS itu amat gandrung pada persatuan umat dan bangsa ini.

  3. ASSALAMU’ALAIKUM!

    Maju terus pantang mundur.
    Buat yang anti wahabi silakan saja. Toh wahabi itu di arab bukan di Indonesia. Jadi kl mo protes silakan ke arab saja ya!

  4. menjelaskan apakah pks adalah wahabi atau bukan kepada masyarakat kita bukanlah perkara mudah,
    pun sama susahnnya bila menjelaskan kakekat pks kepada kaum salafy,
    karena itu sabar dan lkhlas adalah bekal dakwah yang paling mumpuni,
    saya punya usul bagaimana bertiga (PKS, salafy, dan masyarakat anti wahabi) dikumpulkan bersama biar mereka tahu mana wahabi mana bukan,
    yang jelas sama sama Islam

  5. PKS memperjuangkan syari’at islam?

    jawabannya dijawab oleh mantan presiden pks Hidayat Nur Wahid pada pertemuannya dengan pengusaha tionghoa. Ketika ditanya “apakah PKS akan mendirikan negara Islam?”
    HNW menjawab mantap, “TIDAK, PKS adalah organisasi politik yang bersifat nasional, kami mengikuti hukum di Indonesia yaitu UU parpol dan UUD ‘45.
    (Republika, 4/5/2009).

    So,…
    PKS partai ISLAM (aturan hidup diatur oleh sang Kholiq Alloh SWT)
    atau
    SEKULER (aturan sang Kholiq dipisahkan dari kehirupan) ?????

    Jawabannya ada di atas…

  6. Akhi Kuring, PKS adalah partai berasas Islam. Jika akhi membaca AD/ART partai ini, pasti disana akan ditemukan bahwa partai ini komitmen memperjuangkan syariat Islam, paling tidak akhi dapat melihatnya di Bab III Pasal 6 point (a).

    Disini disebutkan bahwa anggota partai harus berjanji setia diantaranya untuk berpegang teguh kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, menjalankan syariat, membela syariat, berpegang teguh pada ajaran Islam, dan berjihad di jalan-Nya.

    Adapun tentang mendirikan negara Islam, memang tidak tercantum dalam dokumen partai manapun. Yang ada disebutkan adalah bahwa PKS bertujuan mewujudkan masyarakat Madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT dalam bingkai NKRI.

    Tentang perjuangan PKS untuk menegakkan syariat Islam, ada baiknya kita menyimak komentar kalangan eksternal PKS, yakni Azyumardi Azra:

    “Masyarakat madani yang diinginkan PKS adalah masyarakat madani yang berbasiskan agama (religious-based civil society); bukanlah masyarakat sipil atau masyarakat kewargaan yang dalam sejumlah wacana tentang civil society tidak memiliki konotasi apalagi hubungan dengan agama. Konsep masyarakat madani yang akhir ini pada dasarnya merupakan teoretisasi dari pengalaman di Eropa Timur dan Amerika Latin.

    Dalam konteks penciptaan masyarakat madani itu yang memungkinkan bagi umat beragama untuk melaksanakan ajaran dan menghadirkan syariah Islam yang rahmatan lil alamin, PKS menawarkan gagasan tentang ‘objektivikasi Islam’, atau persisnya ‘objektivikasi nilai-nilai Islam’.

    Hemat saya, ini adalah sebuah gagasan atau bahkan konsep yang sangat menarik.

    Apa yang dimaksud PKS dengan ‘objektivikasi Islam’ tersebut? Dalam perspektif PKS, objektivikasi nilai-nilai Islam adalah proses transposisi konsep atau ideologi dari wilayah personal-subjektif ke ranah publik objektif; dari ranah internal merambah ke wilayah eksternal, agar bisa diterima secara luas oleh publik.

    Secara subjektif, setiap Muslim berkeinginan agar syariat Islam diterapkan oleh negara. Namun, keinginan subjektif tersebut agar dapat dimenangkan di wilayah publik mesti memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti: kesesuaian dengan konteks dari segi ruang dan waktu; mempunyai hubungan rasional-organik; memenuhi rule of the game; memenuhi prinsip pluralitas dan kehidupan bersama (non-diskriminatif) dan; resolusi konflik agar konsep dan ide tadi memenuhi prinsip keadilan publik”.

    Demikian pernyataan Azyumardi Azra…

    Selanjutnya silahkan akhi Kuring menyimpulkan sendiri apakah PKS partai Islam atau Partai Sekuler?

  7. Kalau PKS bertujuan menerapkan syari’at Islam, kenapa gak pernah dipublikasikan?
    dalam kampanye misalnya…

    PKS itu… (preman bertato yang ditampilkan)
    PKS itu… anu… anu..
    PKS itu… (wanita tak berjilbab yang bicara) (jadi
    dipertanyakan asas islamnya….)

    gak pernah begini,
    “Penonton sekalian, ISLAM itu rahmatan lil ‘alamin, jangan takut jika kami memenangkan pemilu, SYARI’AT ISLAM akan kami terapkan di Indonesia”
    “Penonton sekalian, yang muslim dan yang non muslim…
    ISLAM itu…bla…bla…
    pada zaman nabi…bla…bla…
    pada zaman Khalifah Sholahudin Al-Ayubi ketika membebaskan palestin…bla..bla..”

    “Penonton sekalian, sistem pemerintahan ISLAM sudah dicontohkan nabi SAW dan para sahabat…”
    “Saatnya kita tinggalkan sistem kufur ini, dan beralih ke ISLAM, karena sistem kufur ini tidak sesuai dengan fitrah manusia…

    “Para hadirin sekalian, tahun 2004, kami berkoalisi mendukung SBY karena telah ada perjanjian (kontrak politik) yang salah satunya MENDUKUNG KEMERDEKAN PALESTIN, tapi SBY gak ada kontribusi sedikitpun untuk menyerang Israel…
    maka kami putuskan untuk tidak berkoalisi dengan sby lagi…”

    GITU DONK HARUSNYA…

    mohon dikoreksi bila salah…

  8. Da’wah kita, harusnya selalu bersandar pada apa yang disunahkan Rosululloh SAW bukan?
    Rosul gak pernah malu-malu apalagi takut untuk mengatakan kebenaran.
    takut gak dipilih, takut gak dapet suara, takut….dsb.

    Jelaskan dong!
    bukan ditutup-tutupi!

    Kesempatan tuh, ketika kaum kafir menanyakan negara ISLAM, konsepnya, sistemnya…

    Nyesel saya pilih PKS!!!

    kamu bukan yang dulu lagi!!!

  9. Siapa bilang PKS tidak pernah mempublikasikan tentang penerapan syariat Islam? Buku ‘Memperjuangkan Masyarakat Madani’ setebal 643 halaman yang memuat plaform, falsafah dasar perjuangan dan AD/ART kita sebar ke publik.

    Di buku itulah akhi Kuring dapat mengetahui tentang pandangan PKS tentang penerapan syariat Islam (salah satu kutipannya adalah apa yang disampaikan Azyumardi Azra di atas).

    Masing-masing orang/gerakan Islam punya strategi sendiri-sendiri. Layaknya para marketer, kita punya cara pengemasan kata yang berbeda.

    Meskipun Khitob yang kita gunakan kepada setiap orang berbeda-beda, yang penting muatannya sama, substansinya sama.

    Akhi Kuring lebih senang dengan kata ‘menerapkan syariat Islam’, sedangkan kami di PKS lebih senang menggunakan kata ‘menegakkan masyarakat madani’. Sebetulnya substansinya sama…

    Kami lebih senang ‘mengalah’ karena mempertimbangkan kondisi umat yang cenderung belum ‘konek’ dengan khitob Islami. Tentu saja ini pun menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan penyadaran.

    Oleh karena itu sarana dakwah yang kita gunakan mestilah beragam. Kalo kita hanya pake partai, tentulah tidak akan sangat leluasa. Ia hanya akan efektif mencapai beberapa target dari sekian banyak target dakwah yang ingin kita capai.

    Selain partai politik, kita juga harus bergerak melalui pendirian sekolah2, ma’had2, menggalakan majelis ta’lim, tabligh, menerbitkan media, LSM-LSM sosial pendidikan dakwah ekonomi, gerakan pemuda, yayasan, penerbitan buku-buku, mengkondisikan masjid2, bergaul mesra dengan masyarakat, dlsb.

    Saat ini kita hidup dalam masyarakat yang sudah demikian bias pemahamannya terhadap Islam. Kita harus sabar membimbing mereka. Kita harus sabar melangkah. Bukan karena takut…bukan karena ragu-ragu memperjuangkan Islam….

    Kebijakan atau pilihan strategi seperti ini bisa jadi keliru. Tapi ini kami lakukan setelah melalui berbagai pertimbangan yang menurut kami juga bukan tanpa dasar.

    Pikiran yang harus dibangun diantara umat Islam yang telah ‘konek’ dengan Islam adalah saling nasehat menasehati dalam suasana persaudaraan Islam. Tanpa suudzan dan saling menuduh.

    Wallahu a’lam….terima kasih atas nasehat akhi Kuring kepada kami kader PKS. Mudah-mudahan menjadi tadzkirah agar kita tidak kebablasan di medan jihad siyasi ini.

    NB: Oh ya…tentang iklan2 PKS, memang sangat kontroversial. Hal itu menjadi silang pendapat di kalangan internal kami. Saya termasuk yang kurang sreg.

  10. Sebelumnya, maaf…
    Saya, pemuda berusia 25 tahun, dan mengenal harokah sejak SMA. Jadi mohon dimaklumi apabila tidak bisa memilih-milah kata yang pas. Jujur, ini dari hati nurani saya, ingin bertanya, langsung kepada antum sebagai kadernya tentang perubahan drastis di thoriqoh da’wah PKS.
    Yang jelas, dan yang terindera oleh saya, dalam kampanye calegnya khususnya di daerah saya, termasuk di stiker dan spanduknya. Gak pernah ada satupun yang menyatakan ingin merubah sistem.
    1. Apakah artinya, sudah cocok dengan sistem warisan yunani (bukan ISLAM lho!) yang dibuat 500 tahun SM?
    2. Trus, syari’at Islam menurut PKS bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan apa saja? (komunis, demokrasi…)
    3. NKRI harga mati?

    NB:
    biasa on line jam berapa?
    Supaya diskusi kita tidak terputus-putus…
    Kita janjian, hari dan jamnya di sini ya,
    di harakatuna

  11. Akhi Kuring…semoga Allah SWT menyatukan hati kita dalam perjuangan Islam. Semoga Dia mencatat diskusi ini sebagai bukti ghirah kita dalam upaya iqomatuddin.

    Sejauh yang saya fahami, tidak ada perubahan thoriqoh da’wah di PKS.

    Terlepas dari banyaknya kekurangan dan kekeliruan yang ada, kita berusaha bergerak sesuai marhalah (tahapan), maratib amal (tertib amal) dan mihwar (fokus kerja) yang telah ditetapkan. Tentu saja ini semua kita gali dari sirah nabawiyah dengan tetap mempertimbangkan realita yang ada, karena kita memang berada dalam realita yg berbeda dgn dakwah Nabi SAW 14 abad yg lalu.

    Tahapan dakwah kita secara umum adalah seperti ini:

    1. Tahapan seruan (di’ayah), pengenalan (ta’rif) dan sosialisasi fikrah (nasyr al-fikrah) kepada masyarakat.
    2. Tahapan pembinaan (takwin) dan seleksi pendukung (takhyir al-anshar), penyiapan pasukan/kader (I’dad al-junud) dan mobilisasi barisan (ta’biah ash-shufuf) dari kalangan mad’u.
    3. Tahapan aplikasi (tanfidz), kerja (amal), dan produktifitas (intaj).

    Sedangkan maratibul amalnya adalah:

    1. Perbaikan individu (ishlah al-fard)
    2. Perbaikan rumah tangga (ishlahul al-bait)
    3. Perbaikan masyarakat (ishlah al-mujtama’)
    4. Pembebasan negeri (tahrir al-wathan)
    5. Perbaikan pemerintahan (ishlah al-hukumah)
    6. Penyiapan tegaknya khilafah (bina al-khilafah)
    7. Pemanduan dunia (ustadziah al-alam)

    Jika kita tarik ke dalam realita ‘kekinian’ dimana kami bergerak secara vertical-horizontal, langkah-langkah dakwah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

    1. Berupaya membangun komitmen dan kekuatan aqidah pada sebagian besar kalangan kaum muslimin. Yaitu komitmen aqidah yang menandai kesiapan ideologi masyarakat Muslim untuk hidup dengan sistem Islam pada seluruh tatanan kehidupannya.

    2. Berusaha mewujudkan supremasi pemikiran Islam di tengah masyarakat sehingga muncul kepercayaan umum bahwa secara konseptual Islamlah yang paling siap menyelamatkan bangsa dan negara. Dengan begitu Islam menjadi arah yang membentuk arus pemikiran nasional.

    3. Menciptakan sebaran kultural yang luas dimana Islam menjadi faktor pembentuk opini publik dan – untuk sebagiannya – tersimbolkan dalam tampilan-tampilan budaya, seperti pakaian, produk kesenian, etika sosial, istilah-istilah umum dalam pergaulan dan seterusnya.

    4. Menyiapkan SDM yang memiliki keterampilan akademis memadai untuk dapat mentransformasikan (legal drafting) ajaran-ajaran Islam kedalam format konstitusi, undang-undang dan derivasi hukum lainnya.

    5. Berupaya memiliki kompetensi eksekusi yang kuat dengan memasukkan sekelompok tenaga leadership di tingkat negara, yang visioner dan memiliki kemampuan teknis untuk mengelola negara. Merekalah kemudian yang menentukan – di tingkat aplikasi – seperti apa wajah Islam dalam kenyataan, dan karenanya menentukan berhasil tidaknya proyek Islamisasi tersebut.

    6. Membangun kemandirian material yang memungkinkan bangsa kita tetap survive begitu kita menghadapi isolasi atau embargo dari negara/bangsa yang merasa terancam kepentingannya. Apabila siklus perekonomian tetap dapat berjalan di dalam negeri, maka itu sudah merupakan tanda kesiapan untuk lebih independen.

    7.Membangun kapasitas pertahanan yang tangguh, sebab tantangan eksternal yang mungkin kita hadapi tidak terbatas pada gangguan ekonomi, tapi juga gangguan pertahanan. Lihatlah Iraq, misalnya. Begitu ia memiliki sedikit kemampuan militer ia harus menghadapi serangan Amerika sebelum kekuatannya menjadi ancaman.

    8. Mengokohkan koneksi internasional yang akan memungkinkan kita tetap eksis dalam percaturan internasional, atau tetap memiliki akses keluar begitu kita menghadapi embargo atau invasi.

    9. Memobilisasi tuntutan politik yang ditandai dengan adanya partai-partai politik – bersama publik – yang secara resmi meminta penerapan syariat Islam di tingkat konstitusi. Partai-partai politik itu harus menjadikan Islam sebagai proposal politiknya.

    Setelah langkah ini berjalan sempurna, tahapan berikutnya adalah:

    1. Mempelopori konsolidasi antara bangsa-bangsa muslim, menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, dan peradaban Islam secara umum.

    2. Setelah itu membentuk persekutuan dan koalisi diantara mereka untuk mendirikan lembaga-lembaga keumatan dan mengadakan muktamar antar negara.

    3. Setelah itu membentuk persekutuan bangsa-bangsa muslim. Jika hal itu bisa diwujudkan dengan sempurna, akan dihasilkan sebuah kesepakatan untuk mengangkat imam yang satu.

    Dalam institusi negara dan persatuan antar bangsa-bangsa muslim itulah kita berbicara kepada dunia seperti yang pernah Rasulullah SAW katakan pada Heraclius, “Masuklah ke dalam Islam supaya kamu selamat!”

    Atau kita katakan kepada mereka seperti yang pernah diucapkan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, “Ini (surat) datang dari Sulaiman, dan sesungguhnya (ia datang) dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.” (An-Naml: 30).

    Dari uraian di atas–yang saya ambil dari beberapa literatur yg jadi rujukan kader PKS–antum bisa menyimpulkan bagaimana sikap gerakan dakwah kami pada demokrasi, sistem pemerintahan yang ada, dan NKRI?

    Secara khusus tentang NKRI, saya ingin sampaikan bahwa ketika ada kader PKS mengatakan bahwa NKRI adalah harga mati, itu maksudnya adalah kita tidak ridho jika NKRI ini terpecah-belah. Karena dengan terpecah-belahnya NKRI, langkah kita menuju wihdatul ummah akan terhambat.

    Dari uraian di atas dan juga komentar-komentar saya sebelumnya, mungkin antum dapat memahami pilihan strategi kami dalam berkomunikasi kepada masyarakat.

    Demikian….ini pendapat saya akhi. Wallahu a’lam…

    Oh ya…tentang diskusi langsung online…mohon maaf agaknya saya tidak bisa. karena saya tidak punya jadwal khusus….saya online ketika waktu senggang di markaz dakwah, dan itupun biasanya tidak lama. Kalo sekarang bisa nulis aga panjang karena lagi stand by (ngelembur), aga santai…Baiknya antum sering-sering aja mampir di harakatuna….he..he…he…afwan…

  12. Amin…
    mudah-mudahan jadi amal ibadah ya, diskusi ini…

    Tapi…

    Setelah Rosul menghalaqoh, mengkader para sahabat, beliau tidak ikut dalam sistem jahiliyah kan?

    Yang beliau lakukan adalah menebar opini di masyarakat Mekah, membeberkan dengan jelas, gamblang, tegas, terang-terangan, bahwa sistem jahiliyah kala itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sistem untuk manusia telah dibawa oleh Rosul langsung dari pencipta manusia yakni ALLOH SWT. Makanya setelah itu, beliau dicaci, dimaki, bahkan diancam akan dibunuh.Berbagai rayuan ditujukan untuk Rosul, dari mulai ditawari wanita, sampai ditawari kekuasaan. Tapi Rosul gak mau masuk ke sistem jahiliyah… Yang beliau inginkan adalah sistem pemerintahannya diganti dengan sistem ISLAM. Karena jika masuk ke sistem jahiliyah, itu hanya akan melanggengkan sistem itu sendiri, dan sistem ISLAM yang diharapkan dengan sendirinya akan terlupakan.

    Lalu, karena penguasa Mekah tidak mau menerima ISLAM, beliau hijrah ke Madinah. Masyarakat serta penguasa Madinah menyambut kedatangan Rosul dan langsung membai’at Rosul menjadi Khalifah di Madinah. Dan berdirilah Negara Islam dengan Rosululloh SAW sebagai Khalifah pertamanya. Dengan cara damai, tanpa kekerasan, tanpa setetes darahpun…

    Setelah Rosululloh berkuasa di Madinah, barulah hukum-hukum Syari’at diterapkan. Dan penaklukan-penaklukan dilakukan. Termasuk futuh Mekah.

    Pemerintahan Kholfah-kholifah penerus pun berlanjut hingga ISLAM menguasai 2/3 dunia kala itu.

    So,…
    menurut saya, sesuai dengan yang disunahkan tauladan kita, junjunan kita, manusia sempurna…
    Muhammad Rosululloh SAW
    (I miss you…Rosululloh….)
    Seluruhkehidupan kita harus disandarkan padanya kan?
    termasuk marhalah da’wah juga?

    Hanya ada 3 tahapan yang ditempuh beliau:
    1.Tahapan Pembinaan dan Pengkaderan (Marhalah At Tatsqif), yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Harokah, dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai.

    2.Tahapan Berinteraksi dengan Umat (Marhalah Tafa’ul Ma’a Al Ummah), yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan.

    3. Tahapan Penerimaan Kekuasaan (Marhalah Istilaam Al Hukm), yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

    Antara kita dengan Rosul memang terpaut waktu yang begitu lama… 14 abad!!!
    Tapi, ISLAM tak pernah lapuk Mas…
    Kapanpun, di manapun, ISLAM pasti cocok!
    begitupun dengan marhalah da’wah Rosul.

    Kondisi kita sekarang, sama persis seperti masa Rosul Mas… Setidaknya kita terjepit 3 masalah:
    1. Minoritas
    bukan dalam kuantitas, tapi dalam kualitas
    2. Terbatas
    SDM, ekonomi, teknologi
    3. Tertindas
    secara fisik dan pemikiran

    Sama gak dengan masa Rosul???

    Maslah NKRI,
    kalo NKRI jadi harga mati, berarti ISLAM hanya NKRI untuk Indonesia… waduh… gimana Palestin, Checnya, Afghan…
    Harusnya yang jadi harga mati adalah Khilafah, karena hanya Khilafah yang terbukti mampu menyatukan seluruh umat Islamn di dunia. Tanpa diskat-skat oleh batas teritorial.
    Ka’bah milik kita juga… kenapa harus pake passport? izin sama orang Saudi?

    (sory jangan sangka saya anggota HTI, Khilafah bukan hanya milik HTI kan? milik kita semua. Saya hobi browsing, dan saya sering buka situs2 Islam termasuk situs HTI, PKS, eramuslim, sabili, republika dll. Jadi tahu lah dikit banyak mah… dan sekarang dalam tahap perbandingan, harokah mana yang harus saya pilih?)

    Gimana Mas?
    Jangan berbelit-belit ya…
    Plis….
    satu arah saja…

    “Gembirakanlah mereka, jangan ditakut-takuti,
    mudahkanlah merka, jangan dipersulit…..”

  13. nambah dikit untuk masalah NKRI,
    setuju, kita harus pertahankan masalah NKRI tak boleh terpecah belah.
    Tapi jangan sampai nasionalisme membatasi kita dengan tetangga serumpun (Malasyia), dan menimbulkan perselisihan.
    Jadi, saya tak setuju klo NKRI-nya yang harga mati. Harusnya institusi pemersatu umat (Khilafah) yang jadi harga mati.

  14. Keterlibatan gerakan Islam dalam demokrasi adalah pilihan strategi bukan pilihan ideologi. Kalo kita cermati sirah nabawiyah, kita akan temukan sebuah episode dimana Rasulullah SAW pernah memanfaatkan sistem yang ada pada masyarakat jahiliyah untuk keberlangsungan dakwah.

    Setelah Abu Thalib dan Khadijah wafat, Rasulullah tidak lagi memiliki ‘pelindung’ dakwah, bahkan Bani Abdul Muthalib pun enggan memberikan perlindungan. Maka Nabi berdakwah ke Thaif dengan harapan dapat membujuk Bani Tsaqif untuk masuk Islam dan memberikan perlindungan serta pembelaan dari keganasan kafir Quraisy. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, Rasulullah malah dihinakan.

    Beliau dapat selamat kembali lagi ke Mekkah dengan cara mendapatkan jiwar (suaka) dari Muth’im bin Adiy (seorang musyrik), setelah sebelumnya ditolak oleh Akhnas bin Syuraiq dan Suhail bin Amr (dua orang ini juga musyrik).

    Tentang masalah jiwar klik: https://harakatuna.wordpress.com/2009/03/12/jiwar-sebuah-perlindungan-bagi-dakwah-dan-para-dai/

    Perhatikanlah bagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan sistem jiwar yang ada dalam masyarakat jahiliyah untuk kepentingan dakwah.

    Tentu saja hanya sebatas pemanfaatan tanpa harus mengorbankan prinsip, yakni mendakwahkan tauhid (pada fase makkiyah fokus dakwah nabi adalah mengajarkan tauhid dan prinsip2 ajaran Islam bukan mengenalkan pemerintahan Islam).

    Rasulullah SAW menolak tawaran kekuasaan dari Quraisy—yang waktu itu diwakili Utbah bin Rabiah–karena syaratnya adalah menghentikan seruan Islam.

    Pemanfaatan demokrasi ada dalam lingkup ijtihadi (bisa benar/bisa salah; bisa tepat/bisa tidak tepat). Keikutsertaan di dalamnya harus melalui perhitungan kemaslahatan yang mungkin didapat oleh umat.Masuknya aktivis gerakan Islam ke dalam sistem/pemerintahan yang bukan Islam menurut pemahaman kami adalah sesuatu yang sah jika niatnya adalah menekan kemungkaran dan memunculkan kemaslahatan sedapat mungkin.

    Tentang hal ini silahkan klik:

    https://harakatuna.wordpress.com/2008/10/22/berpartai-adakah-contohnya-dari-nabi/

    https://harakatuna.wordpress.com/2009/04/01/demokrasi-haram/

    https://harakatuna.wordpress.com/2009/03/25/sistem-demokrasi-apakah-sesuai-syariah/

    Jadi akhi, saat ini kita memang sedang berada dalam situasi dan kondisi sempit. Untuk secara total lepas dari sistem bukan Islam adalah sangat menyulitkan.

    Bukankah saat ini antum sendiri dengan terpaksa harus menggunakan uang kertas dalam bermuamalah; padahal uang kertas bisa jadi kurang sesuai dengan sistem muamalah Islam.

    Kemudian suka/tidak suka antum dipaksa tunduk pada aturan lalu lintas, aturan imigrasi, aturan kependudukan yang ada?

    Trus gimana kalo ada orang yang kerja jadi PNS apakah halal atau haram? Apakah berarti mengokohkan sistem jahiliyah?

    Bahkan ormas-ormas Islam yang ada—termasuk HT—dengan ‘terpaksa’ harus terikat oleh UU Keormasan dan menjadi ormas ‘resmi’ bukan ormas ilegal.

    Tentang 3 tahapan yang dilakukan HT, saya fikir secara substansi sama dengan tahapan-tahapan yang saya sebutkan sebelumnya.

    Tentang perlunya kita menyandarkan gerak langkah kita dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, tentu saja saya sepakat 100 %. Tapi apakah harus copy paste begitu saja, tanpa mempertimbangkan adanya realita dan dinamika permasalahan yang berbeda.

    Persepsi historis yang antum kemukakan, tampaknya sekarang tidak bisa direalisasi, karena seluruh penjuru dunia Islam tunduk kepada kekuasaan sentralistik yang kuat dan ditopang oleh beragam kekuatan internasional yang dimilikinya, berupa kekuatan material dan non material. Ia mengintai gerak-gerik para aktivis Islam dimana saja, melokalisasi mereka, dan merintangi keberhasilan usaha mereka.

    Jadi membuat analogi persepsi historis dengan kondisisekarang tampaknya tidak mungkin, paling tidak untuk realitas yang tampak sekarang. Ini karena adanya banyak perbedaan antara realita gerakan Islam kontemporer dengan dakwah Islam pertama di satu sisi, dan antara realitas historis jahiliyah masa itu dengan realitas jahiliyah kontemporer, di sisi lain.

    Dakwah Islam pertama merupakan suatu tatanan yang menghimpun seluruh kekuatan kaum muslimin, sedangkan gerakan Islam kontemporer hanya menghimpun sebagian dari mereka. Yang pertama adalah jama’atul muslimin, sedangkan yg kedua jama’ah minal muslimin. Inilah realitas yang menjadikan dakwah Islam pertama bergerak terpadu menghadapi jahiliyah, sedangkan gerakan Islam kontemporer berada dalam situasi yg sulit. Disamping dituntut untuk menghadapi gerakan jahiliyah kontemporer, ia juga dipaksa mengambil sebuah sikap yang sesungguhnya sulit, atas basis luas bangsa-bangsa muslim yang tidak tunduk padanya. Kondisi seperti ini banyak dimanfaatkan oleh tatanan-tatanan jahiliyah.

    Saya ingin balik bertanya menurut akhi Kuring bagaimana cara mengimplementasikan 3 langkah HT dalam situasi dan kondisi ummat seperti sekarang ini? Terutama saya ingin penjelasan bagaimana proses istilamu al-hukmi dengan realita tatanan Indonesia/dunia seperti sekarang sampai kemudian tegaknya khilafah? (saya sebelumnya sdh menyebutkan tahapan-tahapan dakwah di masa kini sampai tegaknya khilafah, nah…bagaimana langkah-langkah HT menurut akhi Kuring?[walaupun akhi bukan kadernya, tapi sdh banyak mempelajarinya kan?])

    Tentang masalah NKRI, sekali lagi saya sampaikan ungkapan ‘NKRI harga mati ‘ itu bahasa komunikasi politik, sedangkan maksudnya adalah utuhnya wilayah NKRI. Dan dalam sudut pandang perjuangan Islam itu menjadi salah satu modal tegaknya wihdatul ummah. Wihdatul ummah yang saya maksud adalah persatuan umat Islam sedunia di bawah naungan khilafah Islamiyah.
    Oleh karena itu kami dari sejak sebelum era partai selalu menunjukkan kepada masyarakat bahwa mu’min itu ikhwah (saudara kandung). Ikatannya adalah ikatan aqidah, bukan ikatan darah ataupun daerah. Sejak isu Afghanistan, Bosnia, Checnya, Moro, Eritrea, Palestina, Irak, kami selalu tampil menunjukkan dukungan (moril/materil/diplomasi).

    Wallahu a’lam…semoga Allah mengampuni kekeliruan dan kesalahan kita dalam melangkah.

  15. Assalamu’alaikum…wah asyik deh menyimak diskusi di atas. Jadi banyak elmu neh gue.

    Gue cuma pengen kasih sedikit komentar…begene neh…ehm! Kalau menyimak diskusi di atas…mereka-mereka nyang berjoang di dalam atow di luar sistem seharusnya mau bersinergi demi kejayaan ummat ini. Masing-masing kubu jangan melakukan hal-hal nyang kontra produktif! (cie…keren neh bahasa gue…kayak politisi aja yah?). Seharusnya masing-masing pihak mau bertemu duduk satu meja dan menyamakan persepsi atow kalau nggak…minimalnya neh dapat memahami argumentasi/kebijakan nyang diambil masing-masing pihak itu masih dalam lingkup kebaekan yang sifatnya itu memang masih debatable atow kalau pinjem istilahnya kang harakatuna…yah masih dalam lingkup ijtihadi gitcu kalee…ertinya masing-masing kubu harus saling menghargai……

    Bukan begitu cuy?

  16. Maaf Mas Harakatuna, saya baru nyampe rumah…..
    biasa, ada tugas lapangan. Di kampung, gak ada warnet…

    Baru bisa mampir lagi nih, waduh…!!!!
    ada Al-Murtad Ulil Abshar Adalla tuh..!!!
    nimrung aja…!
    biarin…
    Gus Dur menggonggong, Mujahid tetap berlalu….

    Mas (Khusus untuk harakatuna),
    Jika bukan pilihan ideologi, lantas pilihan ideologi antum apa?
    kalo Islam, kok campur ama sekuler sih??
    Saya sangat sakit hati lho mas, ketika petinggi PKS mengatakan:
    “Kaum muslimin… jangan golput!
    kalo golput, nanti suara akan dimenangkan
    oleh partai sekuler…”
    Eh… ternyata pas beres pemilu koalisi ama partai Sekuler… gimana sih?

    Mas, episode jiwar tidak relevan jika dimaksudkan sebagai alasan untuk masuk sistem. Itu kan cuma minta perlindungan, tanpa ada:
    1. Perjanjian untuk menghentikan da’wah.
    2. Ikut-ikutan cara berpolitik jahilyah

    Meskipun bertekad untuk tidak ikut-ikutan, tapi tetep aja, perlahan tapi pasti kita harus mengikuti aturan mereka. gak boleh merubah Pancasila & UUD 45 misalnya. contoh lainnya, dulu, yang namanya PKS identik dengan nasyid, tapi sekarang, NIDJI dan COKELAT. Dulu PKS dikenal memperjuangkan Syari’at Islam, sekarang jadi Masyarakat Madani. Padahal, masyarakat madani adalah terjemah bebas dari Civil Society oleh inspirator JIL Nurkholis Majid.
    Saya juga kurang suka, karena PKS selalu membawa bendera merah putih, padahal itu adalah “ashobiyah” (semangat kesukuan/nasionalisme). Seolah mengatakan, “Hey….Gw Indonesia neh…!!!
    Harusnya bendera yang dibawa adalah bendera “LAILAHA ILLALLOH MUHAMMADARROSULULLOH” itu bendera pemersatu kita mas…
    Saya yakin, Mas sudah hafal hadits ini:
    “LAISA MINNI, MAN DA’A MAN QOTALA WAMAN MATA ILA ASHOBIYAH” (HR.Bukhori Muslim).
    “Bukan dari golonganku, siapa saja yang mengajak, berperang, dan mati karena nasionalisme”

    Dan yang paling nyesek buat saya adalah tak henti-hentinya merapat ke SBY. Padahal, sekalipun jendral, SBY gak ada nyali sama sekali untuk menyerang Israel.
    Mas,… tahun 2004 inget gak??
    waktu itu PKS mau mendukung SBY jadi capres, dengan syarat ada kontrak politik yang salah satunya adalah mendukung kemerdekaan Palestina. MANA BUKTINYA???
    Mas, Plis… jangan pake kacamata hitam,
    pake yang transparan aja, biar jelas!!!

    Mas, masih ingat juga dengan saudara kita,
    FIS di Aljazair… misalnya.
    mereka masuk sistem, berhasilkah??

    Kalau memang bercita-cita menegakan Khilafah, kenapa ideologi lain diambil???
    Kenapa faham-faham kufur seperti nasionalisme masih dipelihara???

    Umat harus dibangunkan!!!
    jangan dilenakan!!!
    kalau tidak mulai dari sekarang dikasih tahu, diberi pencerahan tentang ISLAM dalam segala aspek, pasti umat gak akan selalu siap untuk menerapkan syari’at!!

    Itulah, makanya, copy paste dari manhaj Rosululloh, harus!

    Masalah PNS,
    (aduh, kok jadi saya yang ditest ya… antum kan Murobi nya? masa gak tau?)
    tergantung, apa, dan bagaimana profesinya??
    kalo guru, dokter, boleh. Tidak ada kontribusi dengan pelaksanaan hukum kufur kan?
    Kalo ada keterkaitan dengan pelaksanaan hukum kufur, apalagi dengaan penguatan opini sistem kufur. jelas, menurut saya gak boleh.
    Kembali ke siroh Nabi, tak ada dalam sejarah, sebelum daulah tegak, Nabi jadi Hakim misalna, atau jadi Gubernur, nggak kan??
    Solnya, pasti terjebak, dan pasti ikut-ikutan.
    Maaf…
    contohnya Gubernur Jabar deh…
    saya yakin, dalam hatinya gak setuju Ahmadiyah.
    Tapi, sampai sekarang gak ada pelarangan Ahmadiyah di Jawa Barat. Sama gak dengan Presidennya?

    Masalah Uang Kertas,
    Itu hanya alat tukar saja, dan kita dipaksa untuk menggunakan uang kertas. Karena jika menggunakan uang kertas kita tinggalkan, akan menyulitkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Maka hukumnya mubah.

    Masalah KTP,
    Mirip dengan uang kertas, kita dipaksa untuk punya KTP, karena jika tidak akan menyulitkan kita. Bukan berarti menggunakan KTP (karena ada gambar garuda) mendukung Pancasila, tidak!!
    Mubah hukumnya.

    Mentaati peraturan lalu lintas,
    Mengapa dipermasalahkan sih Mas???
    Saya jadi Suuzhon nih, Mas ini mau ngetest saya ya??
    Atau mencari PEMBENARAN bukan KEBENARAN??
    Mas,…
    saya pake contoh aja deh…
    Kalo kita lewat perempatan, di depan lampu merah, kalo kita gak taat gimana? ringsek!! disenggol truk!!
    pilih mana???
    mending taat dong, toh kita gak rugi kan???
    lagipula, taat pada “giliran jalan dan berhenti” (demikian lah istilah mudahnya) di jalan raya. tak akan mengokohkan sistem kufur. gak ada hubungannya sama sekali.

    Lain halnya dengan Pemilu,
    JELAS itu mengokohkan sistem kufur,

    Sekali lagi, jangan pake kaca mata hitam…

    Mas,…
    tanya hati nurani deh…
    (Maaf bukan menggurui)
    Saya belajar dari banyak orang, saya sering diskusi (meskipun hanya lewat sms/e-mail ) dengan saudara kita dari
    JAT, MMI, HTI, NU, PERSIS, MUHAMMADIYAH…
    Coba Mas diskusi dari mereka,
    banding-bandingkan,
    nanti akan ketemu, kepuasan tersendiri setelah mencari mana yang paling masuk akal, sesuai dengan dalil pula, coba deh…

    Jangan menutup diri,
    dengan hanya mendapat “dalil paket” dari Murobi antum dan menepis pendapat orang lain dengan PEMBENARAN bukan KEBENARAN.

    jangan pake kacamata hitam…

    Maaf Mas…
    Kok saya jadi nasehatin ya…
    Maaf…

    Wallohu ‘alam…

  17. Ideologi kami adalah Islam. Kami berkoalisi dalam rangka berupaya menghadirkan kemaslahatan bagi umat sekemampuan kami, dan menekan kemudhoratan sekemampuan kami.

    Mohon baca dulu ini akhi:
    https://harakatuna.wordpress.com/2008/10/22/berpartai-adakah-contohnya-dari-nabi/
    https://harakatuna.wordpress.com/2009/04/29/pks-ajukan-kontrak-politik-islami/

    Dalam tulisan di atas antum akan mendapatkan penjelasan dari para ulama dulu dan sekarang tentang partisipasi dalam pemerintahan yang bukan pemerintahan Islam.

    Episode jiwar menurut persepsi saya sangat relevan.

    Dengan memanfaatkan sistem jiwar Nabi SAW terlindungi dakwahnya sehingga bisa menggapai target2 dakwahnya dengan aman.

    Begitupun gerakan Islam saat ini, dengan memanfaatkan terminologi demokrasi dapat terlindungi dakwahnya sehingga bisa menggapai terget2 dakwahnya.

    Dulu, era awal 80-an dakwah tarbiyah (cikal bakalnya PKS) bergerak di bawah tanah, tidak bebas menggapai target-target dakwahnya. Tapi kini kita leluasa membina masyarakat melalui halaqoh2 tarbiyah dan melakukan penetrasi ke berbagai institusi di masyarakat dengan leluasa.

    Tg masyarakat Madani, sekali lagi saya tegaskan bahwa konsep masyarakat madani yg dimaksud PKS berbeda dengan konsep masyarakat madani yg dimaksud NM. Coba perhatikan lagi apa yang diungkapkan Azyumardi Azra yg saya tampilkan di komentar sebelumnya….

    Membawa bendera merah putih adalah simbol kecintaan pada tanah air dan bangsa. Menurut saya ini berbeda dengan ashobiyah yg disebutkan dalam hadits Nabi SAW di atas.

    Dalam hadits riwayat Ahmad diceritakan bahwa Ka’b bin Iyadh bertanya kepada Nabi SAW: “Ya Rasul apabila seseorang mencintai kaumnya, apakah itu termasuk ashobiyah (fanatisme)?” Nabi menjawab: “Tidak! Ashobiyah itu adalah apabila seseorang membantu kaumnya dalam kezaliman”.

    Ketika kami membawa bendera merah putih, sama sekali tidak terlintas dalam benak kami fanatisme kebangsaan yg dengan itu kemudian melupakan kalimat tauhid. Naudzubillahi min dzalik….

    Tentang SBY dan Palestina, saya kira SBY sudah melakukan apa yang dia bisa untuk membela Palestina…walaupun masih kurang….makanya harus kita push terus sampai beliau bisa melakukan hal-hal yg lebih maksimal.

    Tentang perjuangan saat ini dengan cara masuk sistem berhasilkah? Nah saya sekarang balik bertanya apa perjuangan antum saat ini dengan cara di luar sistem berhasil?

    Menurut saya seharusnya tak perlu ada pertanyaan seperti itu, kita harus melihat dua strategi itu sebagai sebuah proses.

    Mohon baca tulisan ini, supaya lebih jelas (tinggal klik aja..):

    https://harakatuna.wordpress.com/2009/04/21/dakwah-lewat-partai-politik-mungkinkah-berhasil/

    Masalah PNS, begini maksud saya….PNS kan pegawai negeri…tunduk pada aturan pemerintah…terikat oleh sumpah, janji, dlsb. Apakah ini berarti dia turut melanggengkan sistem kufur? Aturan kufur? Aturan-aturan hasil proses demokrasi?

    Belum tentu kan?

    Uang kertas, KTP (Kartu Tanda Penduduk NKRI), UU Lalu Lintas, dan UU lainnya adalah produk demokrasi. Dan kita memang tak perlu mempermasalahkannya–karena walaupun ia lahir dari proses demokrasi–toh jelas kemaslahatannya dan ia tidak bertentangan dengan syariat.

    Dan itulah akhi, hal-hal yg kebanyakan kita urus di parlemen. Kita buat berbagai UU, aturan-aturan yg berada dlm wilayah ‘bebas’ / ijtihadi. Kita di parlemen tidak bicara halal-haram zina, halal-haram mencuri, dlsb.

    Dan kalo ada aleg-aleg yang mulai ‘nyerempet-nyerempet’ ke kawasan yg akan menodai agama/menyimpang, justru disitulah peran yg harus kita mainkan untuk menjaganya agar sesuai dengan syariat…atau paling tidak kalo belum sesuai benar…kita upayakan aturan2 yg mendekati nilai-nilai syariat. Kita harus memandang ini sebagai sebuah proses u menuju yg paling sempurna.

    Siapa bilang Pemilu itu mengokohkan sistem kufur? Justru kita masuk ke perlemen dengan cara pemilu untuk mewujudkan kemaslahatan sebanyak-banyaknya bagi umat dan berupaya sekemampuan untuk mengikis nilai-nilai yg bertentangan dengan nilai Islam.

    Itu juga yang dilakukan HT di Yordan dan Libanon, mereka masuk ke parlemen (ikut pemilu) dengan catatan hanya sekedar mengopinikan nilai-nilai Islam di parlemen.

    Kami memilih bertarung/berkompetisi, kalaupun hasilnya ternyata di luar harapan….maka Allah sudah melihat upaya kita membendungnya, itu diluar tanggung jawab kita.

    Jadi akhi, seharusnya penjelasan ini sdh cukup buat antum. Yg kita bicarakan sebetulnya kan masalah strategi mana yg paling tepat untuk saat ini, sedangkan pokok permasalahannya kita sepakat: Kita harus menerapkan syariat Islam, kita harus menegakkan khilafah Islamiyah, dlsb.

    Maaf, bukan bermaksud menggurui…karena saya hanyalah seorang yg sedang terus belajar….

    Saya sarankan antum melihat permasalahan-permasalahan ini tidak hanya dari paradigma antum sendiri. Mencap dengan sembrono tanpa mencoba mengetahui apa yg dimaksud dan difahami orang lain…ini terlihat dari ungkapan antum tentang masyarakat madani dan nasionalisme.

    Alhamdulillah…saya sdh terbiasa berdialog santun dengan pihak2 yang antum sebutkan (mereka semuanya adalah saudara-saudara seiman, hanya kebetulan beda wadah dan strategi perjuangan).

    Khusus berkenaan HT, saya punya kenangan tersendiri, karena waktu zaman sebelum era partai, beberapa pihak di lingkungan sekolah tempat saya mengajar menganggap saya ini aktivis HT (walaupun HTI waktu itu juga belum muncul ke permukaan), karena di beberapa kesempatan saya bicara tentang syariah dan khilafah. Salah seorang oknum alumni menghembuskan gosip ini, sampai saya terpaksa off sementara. Karena kemudian saya diboikot oleh sebagian siswa dan alumni. Saya dituduh pula pengikut gerakan takfir dan kelompok sesat. Walaupun alhamdulillah akhirnya mereka semua minta maaf…karena saya tidak seperti apa yg mereka anggap.

    Terakhir akhi, saya pikir antum akan lebih memahami strategi yg kami tempuh kalo antum membaca sekali lagi tulisan-tulisan dalam blog ini yg sdh saya sediakan linknya di komentar2 sebelumnya.Disana, antum akan memahami sesungguhnya kita ini adalah satu dalam perjuangan Islam. Hanya saja ada beda pensikapan atas realitas yg sedang kita hadapi. Perbedaan kita bukan dalam hal-hal prinsip tapi dalam masalah cabang yg sangat erat dengan perkara2 ijtihadi. Insya Allah saya akan kirim ke email antum materi tentang apa yg kita belum sepakat, supaya lebih ringkas membacanya.

    Mudah-mudahan akan kita temukan benang merahnya….Wallahu a’lam…

  18. Wah…
    Hebat…

    Tapi tetep gak puas…

    Kesannya, Mas maksain..
    bener deh Mas…

    Bisa ketemu langsung?

  19. Koalisi Parpol Islam dan Parpol Sekuler dalam Pandangan Islam

    Oleh : M. Shiddiq Al-Jawi

    Pendahuluan

    Pemilu legislatif telah digelar 9 April 2009 lalu dan hasilnya sudah diketahui, walau hanya berdasarkan quick count atau hasil rekapitulasi sementara KPU. Hasil pemilu ini lalu dijadikan dasar untuk membentuk koalisi antar parpol menuju Pemilu Presiden, baik koalisi sesama parpol sekuler maupun antara parpol sekuler dengan parpol Islam.

    Koalisi sesama parpol sekuler mungkin bukan hal aneh. Tapi menjadi tidak wajar jika ada parpol Islam berkoalisi dengan partai sekuler. Misalnya saja, koalisi PKS dengan Partai Demokrat, yang telah diresmikan Ahad lalu (26/04/09) (Koran Tempo, 27/04/09). Sebelumnya, Prof. Dr. Iberamsjah, Guru Besar Ilmu Politik UI, telah mengkritik tajam rencana koalisi PKS-Demokrat yang disebutnya aneh ini. Iberamsjah mempertanyakan dengan kritis,”PKS mewakili aspirasi umat Islam yang fanatik mendukung perjuangan rakyat Palestina dan sangat anti Zionis. Tiba-tiba berpelukan dengan Partai Demokrat yang sangat pro Amerika yang melindungi Zionis Yahudi. Bagaimana bisa?” (Sabili, No 20, Th XVI 27 Rabiul Akhir 1430/23 April 2009, hal. 28).

    Maka dari itu, sangat relevan umat Islam memahami dengan baik norma-norma ajaran Islam terkait dengan koalisi parpol seperti ini. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hukum syara’ tentang koalisi antar parpol Islam dengan parpol sekuler.

    Pengertian dan Fakta Koalisi

    Koalisi menurut pengertian bahasa (etimologi) artinya adalah kerjasama antara beberapa partai. (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm. 514). Dalam bahasa Inggris, coalition diartikan sebagai pergabungan atau persatuan, sedang coalition party artinya adalah partai koalisi. (John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, hlm. 121).

    Menurut pengertian istilah (terminologi), koalisi memiliki banyak definisi. Menurut Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Edisi IV (1988:50), koalisi berasal dari bahasa Latin co-alescare, artinya tumbuh menjadi alat penggabung. Maka koalisi dapat diartikan sebagai ikatan atau gabungan antara dua atau beberapa negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Atau dapat diartikan sebagai gabungan beberapa partai/fraksi dalam parlemen untuk mencapai mayoritas yang dapat mendukung pemerintah. (Murdiati, 1999).

    Dalam bahasa Arab, koalisi politik disebut dengan istilah at-tahaaluf as-siyasi. At-tahaluf, berasal dari kata hilfun yang berarti perjanjian (mu’ahadah) atau kesepakatan (mu’aqadah). Literatur yang sering ditunjuk untuk membahas tema koalisi politik dalam Islam antara lain kitab berjudul At-Tahaaluf As-Siyasi fi Al-Islam, karya Syaikh Muhammad Munir Al-Ghadban (ulama Ikhwanul Muslimin).

    Adapun koalisi yang dimaksud dalam tulisan ini, dibatasi pada koalisi antar parpol Islam dan parpol sekuler. Dengan mengamati realitas politik praktis, koalisi parpol Islam dan parpol sekuler dapat didefinisikan secara umum sebagai penggabungan atau kerjasama parpol Islam dan parpol sekuler untuk mempengaruhi proses-proses politik, seperti misalnya : (1) menentukan calon presiden dan calon wakil presiden, (2) menentukan menteri-menteri di kabinet, (3) menentukan strategi untuk menyusun parlemen yang mendukung pemerintah, (4) menentukan platform dan arah kebijakan, dan lain-lain.

    Koalisi parpol Islam dan parpol sekuler di Indonesia sudah lama terjadi. Fakta ini tidak terjadi belakangan ini saja, katakanlah tahun 1999 ketika ada koalisi yang disebut Poros Tengah, yang dimotori PAN (partai sekuler) dan PPP (partai Islam) guna menggolkan Gus Dur sebagai Presiden RI ke-4. Bahkan sejak tahun 1945, koalisi seperti ini sudah pernah terjadi. Masyumi sebagai parpol Islam telah menjalin koalisi dengan berbagai parpol sekuler. Pada tahun 1945-1946 (Kabinet Syahrir I), terjadi koalisi Masyumi – Parkindo (Partai Kristen Indonesia). Lalu, pada tahun 1950-1951 (Kabinet Natsir) terjadi koalisi Masyumi – PSI, tahun 1951-1952 (Kabinet Sukiman) dan dan tahun 1952-1953 (Kabinet Wilopo) terjadi koalisi Masyumi – PNI. (Alfian, 1981; Ricklefs, 2005; Mashad, 2008; Kiswanto, 2008).

    Pada masa kini, koalisi parpol Islam dan parpol sekuler juga sering terjadi, seperti dalam berbagai Pilkada. Di Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007, PKS berkoalisi dengan Partai Golkar (Jurdi, 2009). Bahkan di Papua, PKS berkoalisi dengan PDS (partai Kristen).

    Koalisi pragmatis model PKS itu mengingatkan orang pada koalisi Ikhwanul Muslimin dengan beberapa partai sekuler di Mesir. Ikhwanul Muslimin di Mesir pernah berkoalisi dengan Partai Wafd, yang merupakan gabungan partai komunis dan partai sekuler di Mesir. Ikhwan juga pernah berkoalisi dengan Partai Asy-Sya’ab, yaitu partai buruh dalam pemilu anggota legislatif. Gerakan Islam Syiria juga pernah berkoalisi dengan unsur kekuatan nasionalis Syiria untuk beroposisi dengan penguasa dan dalam rangka berupaya menggantikannya. Gerakan dakwah Yaman juga pernah berkoalisi dengan partai berkuasa dan kemudian membentuk lembaga kepresidenan untuk menjalankan pemerintahan. Gerakan dakwah Islam di Sudan juga pernah berkoalisi dengan tentara untuk menjalankan urusan kenegaraan. (Anonim, 2004).

    Inilah sekilas pengertian dan fakta koalisi parpol Islam dan parpol sekuler.

    Hukum Koalisi Parpol Islam & Parpol Sekuler

    Dengan meneliti fakta (manath) koalisi partai Islam dan partai sekuler yang ada, dapat diketahui bahwa tujuan utama koalisi tersebut secara garis besar ada 3 (tiga); Pertama, untuk menentukan presiden dan wakil presiden. Kedua, untuk menentukan menteri-menteri dalam kabinet. Ketiga, untuk menciptakan stabilitas politik dalam parlemen.

    Faktanya, dalam menjalankan sistem pemerintahan sekuler sekarang (republik), semua lembaga politik seperti presiden, menteri, dan parlemen, tidak menggunakan Syariah Islam sebagai hukum positif (yang berlaku), melainkan menggunakan hukum-hukum buatan manusia (hukum kufur/thaghut/jahiliyah).

    Presiden dan para menteri, misalnya, tugas utamanya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif bukanlah menjalankan Syariah Islam, melainkan menjalankan UU buatan manusia (produk lembaga legislatif). Parlemen, tugas utamanya sebagai pemegang kekuasaan legislatif adalah melakukan legislasi UU yang tidak merujuk kepada wahyu sebagai sumber hukumnya, melainkan menjadikan manusia sebagai sumber hukumnya. Kalau ada legislasi atau penerapan Syariah, hanyalah sedikit atau parsial saja, dan merupakan perkecualian.

    Padahal, Islam di satu sisi telah mewajibkan umatnya untuk menerapkan Syariah Islam, secara menyeluruh/kaffah dan bukan secara parsial. (Lihat QS An-Nisaa : 58; QS Al-Maaidah : 48-49; QS Al-Baqarah : 208; QS Al-Baqarah : 85).

    Di sisi lain Islam telah mengharamkan umatnya untuk menerapkan hukum kufur, yaitu hukum selain Syariah Islam. (Lihat QS Al-Maaidah : 44, 45, 47; QS Al-Maaidah : 50; QS An-Nisaa` : 60; QS An-Nisaa` : 65). Firman Allah SWT :

    Maka dari itu, mempertimbangkan tujuan-tujuan koalisi yang telah disebutkan di atas, dan pertentangannya yang nyata dengan syara’, maka koalisi parpol Islam dan parpol sekuler hukumnya haram secara syar’i.

    Dalil-dalil keharamannya adalah Al-Qur`an, As-Sunnah, dan qaidah syar’iyah. Rinciannya sebagai berikut :

    Pertama, koalisi parpol Islam dan parpol sekuler merupakan tolong menolong dalam perkara yang haram, yaitu tolong menolong yang mengarah kepada penerapan hukum-hukum kufur (bukan Syariah Islam), baik dalam kekuasaan eksekutif (presiden dan menteri) maupun legislatif (parlemen). Tolong menolong semacam ini telah dilarang oleh Allah SWT dengan firman-Nya :

    وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ

    “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS Al-Maaidah [5] : 2)

    Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas :

    يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل. والتعاون على المآثم والمحارم…

    “Allah SWT telah memerintahkan para hamba-Nya yang beriman untuk tolong menolong dalam mengerjakan perbuatan baik, yaitu kebajikan (al-birr), dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, yaitu ketakwaan (al-taqwa). Allah SWT juga melarang mereka untuk tolong menolong dalam kebatilan (al-bathil), dalam dosa (al-ma-atsim), dan dalam hal-hal yang diharamkan (al-maharim).” (Tafsir Ibnu Katsir, 2/12-13).

    Berdasarkan keumuman ayat di atas, yaitu adanya larangan untuk tolong menolong dalam segala kebatilan (al-bathil), dosa (al-ma-atsim), dan hal-hal yang diharamkan (al-maharim), maka koalisi parpol Islam dan parpol sekuler adalah haram, karena koalisi ini mengarah pada penerapan hukum kufur yang jelas-jelas haram.

    Kedua, koalisi parpol Islam dengan parpol sekuler akan menimbulkan kecenderungan (sikap rela/setuju) dari aktivis parpol Islam kepada aktivis parpol sekuler yang zalim. Padahal sikap cenderung ini dilarang oleh Allah SWT :

    وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ

    “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (QS Huud [11] : 113)

    Kalimat “janganlah kamu cenderung” (wa laa tarkanuu), ada beberapa penafsiran. Kata Qatadah, bahwa maksudnya adalah janganlah kamu mencintai (laa tawadduuhum) dan janganlah kamu mentaati mereka (laa tuthii’uuhum). Kata Ibnu Juraij, maksudnya janganlah kamu condong kepada mereka (laa tumiilu ilaihim). Kata Abul ‘Aliyah, maksudnya janganlah kamu rela dengan perbuatan mereka (laa tardhou a’maalahum). Mengomentari beberapa penafsiran ini, Imam Qurthubi menyimpulkan,”Semua penafsiran ini hampir sama maknanya.” (Kulluha mutaqaaribah). (Tafsir Al-Qurthubi, 9/108).

    Imam Al-Qurthubi selanjutnya menerangkan :

    وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة…

    “Ayat ini menunjukkan [keharusan] menjauhi orang kafir atau para pelaku maksiat dari kalangan ahlul bid’ah dan yang lainnya, karena bersahabat dengan mereka adalah suatu kekufuran atau kemaksiatan, mengingat persahabatan tak mungkin ada kecuali karena kecintaan…” (Tafsir Al-Qurthubi, 9/108).

    Berdasarkan penafsiran ini, koalisi parpol Islam dengan parpol sekuler haram hukumnya. Sebab para aktivis parpol sekuler hakikatnya adalah orang-orang zalim atau para pelaku maksiat (ahlul ma’ashi), karena tidak menjadikan ajaran Islam sebagai asas dan pedoman dalam berparpol. Orang-orang sekuler ini mestinya dijauhi, bukan didekati atau malah diajak koalisi. Karena itu, berkoalisi dengan mereka, berarti melanggar perintah Allah dalam ayat di atas, yaitu perintah untuk menjauhi para pelaku maksiat dengan cara tidak berkawan atau bersahabat dengan mereka.

    Ketiga, koalisi parpol Islam dengan parpol sekuler akan memperlama umur kebatilan, yaitu sistem demokasi-sekuler sekarang. Padahal Allah SWT telah memerintahkan agar bersegera –bukan berlambat-lambat– dalam meninggalkan kebatilan dan melaksanakan ketaatan. Allah SWT berfirman :

    وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالاَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

    “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.” (QS Ali ‘Imraan [3] : 133).

    Kata saari’uu (bersegaralah) artinya baadiruu (bercepat-cepatlah) atau saabiquu (berlomba-lombalah). (Tafsir Al-Baghawi, 2/103). Maka koalisi antar parpol Islam dengan parpol sekuler haram karena bertentangan dengan perintah Allah ini, sebab koalisi seperti itu justru akan memperlama eksistensi sistem sekuler dan menunda semakin lama penerapan Syaraiah Islam yang menyeluruh.

    Keempat, koalisi parpol Islam dengan parpol sekuler akan mengantarkan orang-orang mereka dalam jabatan-jabatan pemerintahan dalam sistem sekuler. Padahal telah ada hadis sahih yang melarang menduduki jabatan-jabatan pemerintahan (penguasa) dalam sebuah pemerintahan yang menyalahi Syariah, seperti sistem demokrasi-sekuler sekarang. Sabda Nabi SAW :

    ليأتين على الناس زمان يكون عليكم أمراء سفهاء يقدمون شرار الناس ، ويظهرون بخيارهم ، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها ، فمن أدرك ذلك منكم ، فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا

    “Sungguh akan datang pada manusia suatu zaman, dimana yang ada atas kalian adalah pemimpi-pemimpin yang bodoh (umara sufaha) yang mengutamakan manusia-manusia yang jahat dan mengalahkan orang-orang yang baik di antara mereka, dan mereka suka menunda-nunda sholat keluar dari waktu-waktunya. Maka barangsiapa di antara kamu yang mendapati pemimpin-pemimpin seperti itu, janganlah sekali-kali dia menjadi pejabat (’ariif), atau menjadi polisi, atau menjadi pemungut [harta], atau menjadi penyimpan [harta].” (Musnad Abu Ya’la, 3/121; Ibnu Hibban no 4669; Kata Nashiruddin Al-Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah hadis no 360,”Hadis ini isnadnya sahih dan para perawinya tsiqat.”).

    Terdapat hadis lain yang semakna dengan hadis di atas, misalnya sabda Nabi SAW :

    يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ، وَوُزَرَاءُ فَسَقَةٌ، وَقُضَاةٌ خَوَنَةٌ، وَفُقَهَاءُ كَذَبَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ الزَّمَنَ فَلا يَكُونَنَّ لَهُمْ جَابِيًا وَلا عَرِيفًا وَلا شُرْطِيًّا

    “Akan ada pada akhir zaman para pemimpin yang zalim, para menteri yang fasik, para hakim yang khianat, dan para fuqaha yang pendusta. Maka barangsiapa di antara kamu yang mendapati zaman itu, janganlah sekali-kali dia menjadi pemungut harta mereka, atau menjadi pejabat mereka, atau menjadi polisi mereka.” (HR Thabrani, dalam Al-Mu’jam Al-Kabir, hadis no 156, 19/67).

    Muhammad Syakir Al-Syarif menjelaskan pengertian kata “ariif” dan “jaabi” dalam hadis di atas sebagai berikut :

    العريف : القيم الذي يتولى مسئولية جماعة من الناس…والجابي : الذي يتولى جباية الإموال من الناس كالمكوس ونحوها

    “Yang dimaksud “ariif” adalah orang yang memegang tanggung jawab masyarakat umum [pejabat pemerintahan], sedang “jaabi” adalah orang yang bertugas memungut harta masyarakat seperti bea cukai dan yang semisalnya [petugas pajak].” (Muhammad Syakir Al-Syarif, Al-Musyarakah fi Al-Barlaman wa Al-Wizarah, hlm. 181).

    Berdasarkan hadis di atas, jelas koalisi parpol Islam dan parpol sekuler haram hukumnya. Karena koalisi ini di antaranya tujuannya adalah menempatkan kader-kader mereka untuk menjadi para pejabat publik, seperti presiden dan menteri, dalam sistem sekarang yang tidak menjalankan Syariah Islam. Posisi jabatan publik dalam sistem kufur seperti ini dilarang berdasarkan hadis di atas.

    Kelima, koalisi parpol Islam dengan parpol sekuler merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang terlarang dalam Islam, karena tujuannya bertentangan dengan ajaran Islam. Perjanjian atau kesepakatan semacam ini haram hukumnya, sesuai sabda Nabi SAW :

    لا حِلْفَ فِي الإِسْلام

    “Tidak boleh ada perjanjian [yang batil] dalam Islam.” (HR Bukhari no 2130; Muslim no 4593; Abu Dawud no 2536; Ahmad no 13475).

    Kata “hilfun” dalam bahasa Arab arti asalnya adalah perjanjian (mu’ahadah) atau kesepakatan (mu’aaqadah; ittifaaq) untuk saling memperkuat (at-ta’adhud) atau menolong (at-tasaa’ud). (Catatan kaki dalam Al-Mustadrak ‘ala ash-Shahihain, Al-Hakim, 6/497).

    Imam Nawawi memberi syarah (penjelasan) hadis di atas dengan berkata :

    فَالْمُرَاد بِهِ حِلْف التَّوَارُث وَالْحِلْف عَلَى مَا مَنَعَ الشَّرْع مِنْهُ

    “Yang dimaksud dengan “hilfun” yang dilarang dalam hadis di atas adalah perjanjian untuk saling mewarisi [yang ada pada masa awal hijrah bagi orang-orang yang saling dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW] dan perjanjian pada segala sesuatu yang dilarang oleh syara’.” (Imam Nawawi, Syarah Muslim, 3/302).

    Maka dari itu, koalisi parpol Islam dengan parpol sekuler adalah haram, karena koalisi ini hakikatnya merupakan perjanjian yang dilarang oleh syara’, karena bertujuan untuk menempatkan para kader mereka sebagai presiden dan/atau menteri (yang akan menjalankan hukum-hukum kufur).

    Keenam, koalisi parpol Islam dengan parpol sekuler merupakan suatu perjanjian batil karena mengandung syarat-syarat yang bertentangan dengan syara’. Nabi SAW telah bersabda :

    كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

    “Setiap syarat yang tidak sesuai dengan Kitabullah, maka ia adalah batil, meskipun ada seratus syarat.” (HR Bukhari no 2375; Muslim no 2762; Ibnu Majah no 2512; Ahmad 24603; Ibnu Hibban no 4347).

    Ibnu Hajar Al-’Asqalani dalam Fathul Bari berkata :

    أَنَّ الشُّرُوط الْغَيْر الْمَشْرُوعَة بَاطِلَة وَلَوْ كَثُرَتْ

    “Sesungguhnya syarat-syarat yang tidak sesuai syara’ adalah batil, meski banyak jumlahnya.” (Ibnu Hajar Al-’Asqalani, Fathul Bari, 8/34).

    Jadi, hadis di atas melarang setiap syarat yang bertentangan dengan syara’. Padahal suatu perjanjian termasuk koalisi antar parpol tidak akan terlepas dari syarat-syarat yang diajukan kedua belah pihak. Misalnya siapa yang akan menjadi calon presiden, siapa yang akan menduduki kementerian tertentu, dan sebagainya. Padahal syarat-syarat koalisi ini terkait dengan kekuasaan dalam sistem sekuler yang tidak menjalankan hukum Syariah Islam.

    Maka dari itu, koalisi parpol Islam dengan parpol sekuler hukumnya haram, karena koalisi ini merupakan suatu perjanjian dengan syarat-syarat yang bertentangan dengan syara’, yaitu memperoleh kedudukan dalam kekuasaan yang tidak menjalankan Syariah Islam.

    Ketujuh, koalisi parpol Islam dengan parpol sekuler merupakan perantaraan (wasilah) kepada sesuatu yang haram, yaitu duduknya para kader mereka sebagai pejabat publik (seperti presiden dan menteri) dalam sistem demokrasi-sekuler, yang akan menjalankan hukum-hukum kufur. Kaidah syara’ dalam masalah ini menetapkan :

    الْوَسِيلَةُ إلى الْمُحَرَّمِ مُحَرَّمَةٌ

    “Segala perantaraan yang akan membawa kepada yang haram, hukumnya haram.” (Anwar Al-Buruq fi Anwa’ Al-Furuq, 3/46)

    Berdasarkan ketujuh dalil yang telah diuraikan di atas, maka hukum koalisi parpol Islam dan parpol sekuler hukumnya adalah haram secara syar’i.

    Kesimpulan

    Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa koalisi antara parpol Islam dan parpol sekuler hukumnya haram. Karena koalisi seperti ini mengarah pada legislasi dan/atau penerapan hukum kufur, baik oleh eksekutif (Presiden dan para menteri) maupun oleh legislatif (parlemen). Wallahu a’lam. [ ]

  20. Pandangan Para Ulama tentang Musyarakah Siyasiyah di Bawah Pemerintahan Non Islami

    Oleh: Farid Nu’man

    Pro kontra aktifis Islam ikut aktif dalam pemerintahan non Islam, dalam rangka mengawasi, mengawal, dan meluruskan, setiap potensi kecurangan, mudharat, yang akan pemerintahan tersebut hasilkan melalui undang-undang keputusan mereka, telah menyita perhatian para penggiat kebangkitan Islam. Ada yang setuju dengan berbagai syarat, ada pula yang menolak sama sekali dengan alasan tidak boleh bergabung dengan system thaghut.

    Lalu bagaimana pandangan syariah tentang ini? Bagaimana sikap para Imam Ahlus Sunnah? Berikut saya tuliskan artikel, sebagai sumbangsih pemikiran, yang semoga membawa sikap tawasuth (pertengahan), dengan pandangan jernih, brilian dan cerdas dari para imam tersebut.

    Makna Musyarakah

    Musyarakah Siyasiyyah berarti keterlibatan gerakan dakwah dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di lembaga-lembaga politik formal maupun informal, di tingkat nasional atau daerah beserta seluruh aktifitas yang mengikutinya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktifitas politik lainnya. (Fatwa Mujamma’ Fuqaha Syariah di Amerika dalam Mu’tamar ke-4 di Kairo Mesir, 28 Juli-2 Agustus dengan sedikit perubahan redaksi)

    Partisipasi dalam pemerintahan merupakan tuntutan syumuliytud da’wah (universalitas da’wah) yang harus menyentuh semua aspek kehidupan. Partisipasi dalam pemerintahan (non islami) merupakan upaya mengimbangi, melawan, bahkan menghilangi mudharat dan potensi kezaliman yang ada pada pemerintahan tersebut. Dengan cara melawan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan syariat Islam, sekaligus upaya awal memperkenalkan syariat Islam dan memperbesar peluang pemberlakuannya. Selain memang itu adalah bagian dari tadribat (pelatihan) bagi aktifis Islam sebagai conditioning (persiapan) bagi mereka, jika –qaddarallah- mereka ditakdirkan menjadi pemimpin negaranya.

    Pandangan Para Ulama

    Berkata Syaikh Abdurrahman as Sa’di Rahimahullah:

    ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان
    فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عمَلَةً وخَدَمًا لهم
    نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة والله أعلم

    “Dari ayat ini, Allah Ta’ala membela orang-orang beriman dengan sebab yang banyak, yang sebagiannya telah mereka ketahui atau sama sekali mereka tidak ketahui. Di antaranya Allah menolong mereka karena faktor kesamaan suku atau tanah air dengan mereka para kuffar sebagaimana yang dialami nabi Syu’aib. Allah Ta’ala menolongnya karena ikatan tersebut. Karena ikatan itu pula (yakni ikatan kesamaan suku dan tanah air) Allah Ta’ala akan menolong Islam dan kaum muslimin, ini tidak apa-apa dilakukan, bahkan hal itu bisa menjadi wajib karena melakukan Ishlah (perbaikan) adalah tuntutan yang harus dilakukan sejauh kemampuan dan kemungkinan.

    Oleh karena itu, upaya kaum muslimun yang hidup dibawah naungan wilayah kuffar, dan mereka bekerja untuk merubah keadaan menjadi negeri yang demokratis bagi individu dan masyarakat agar mereka bisa menikmati hak-hak agama dan dunia mereka, itu semua lebih utama dibanding menyerahkan semua urusan mereka kepada orang kafir, baik urusan agama, dunia, urusan pengaturan ibadah dan semua kebutuhan mereka. Benar, jika mungkin kaum musliminlah sebagai pengendali Negara dan pemerintahnya, tetapi jika tidak bisa, maka yang bisa kita lakukan harus kita lakukan dalam rangka melindungi agama dan dunia.” (Syaikh Abdurrahman As Sa’di, Taisir al Karim ar Rahman fi Tafsir Kalam al Manan, Juz. 1, Hal. 388. Al Maktabah Asy Syamilah)

    Syaikh Nashir Sulaiman al ‘Umar (ulama Saudi Arabia) mengatakan system pemerintahan di dunia ini ada tiga saja: 1. Tatanan pepemrintahan Islam yang Adil. 2. Tatanan Pemerintahan Islam yang zhalim. 3. Tatanan pemerintahan dengan hukum kafir.

    Apa yang diterangkan Syaikh as Sa’di ini adalah jika kaum muslimin tinggal di negara yang jelas-jelas menggunakan hukum kafir dan wilayah kafir pula, di mana dia membolehkan bermusyarakah (berpartisipasi) dengan dalil dan renungan yang sangat brilian, Hal itu tentunya lebih-lebih di negeri yang sudah muslim, yang hanya tinggal sistemnya yang masih non islami.

    Apa yang diuraikan Syaikh As Sa’di Rahimahullah ini juga didasari kaidah, Maa laa Yudraku kulluh laa yutraku kulluh (Apa-apa yang tidak bisa diraih semua, maka janganlah ditinggalkan semua).

    Asas utama dari partisipasi politik ini adalah dalam rangka tahshilul maslahah wa taqlilul mafasid (Menghasilkan maslahat dan mengurangi mafsadat). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata:

    وَفِي أَنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا وَأَنَّهَا تُرَجِّحُ خَيْرَ الْخَيْرَيْنِ وَشَرَّ الشَّرَّيْنِ وَتَحْصِيلِ أَعْظَمِ الْمَصْلَحَتَيْنِ بِتَفْوِيتِ أَدْنَاهُمَا وَتَدْفَعُ أَعْظَمَ الْمَفْسَدَتَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَدْنَاهُمَا

    “Bahwa syariat datang untuk menghasilkan maslahat dan menyempurnakannya, dan menghilangkan mafsadat serta meminimalisirnya. Syariat juga menguatkan yang terbaik di antara dua kebaikan, dan memilih keburukan yang lebih ringan di antara dua keburukan. Serta menghasilkan mashlahat terbesar di antara dua maslahat dengan mengabaikan maslahat yang lebih ringan, dan syariat juga menolak mafsadat yang lebih besar di antara dua mafsadat, dengan memilih resiko yang lebih ringan di antara keduanya.” (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Juz. 4, Hal. 241. Al Maktabah Asy Syamilah)

    Lalu masih di halaman yang sama beliau berkata lagi:

    وَمِنْ هَذَا الْبَابِ تَوَلِّي يُوسُفَ الصِّدِّيقَ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ لِمَلِكِ مِصْرَ بَلْ وَمَسْأَلَتُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَكَانَ هُوَ وَقَوْمُهُ كُفَّارًا كَمَا قَالَ تَعَالَى : { وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ } الْآيَةَ وَقَالَ تَعَالَى عَنْهُ : { يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ } { مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ } الْآيَةَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مَعَ كُفْرِهِمْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَادَةٌ وَسُنَّةٌ فِي قَبْضِ الْأَمْوَالِ وَصَرْفِهَا عَلَى حَاشِيَةِ الْمَلِكِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَجُنْدِهِ وَرَعِيَّتِهِ وَلَا تَكُونُ تِلْكَ جَارِيَةً عَلَى سُنَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَدْلِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ يُوسُفُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَفْعَلَ كُلَّ مَا يُرِيدُ وَهُوَ مَا يَرَاهُ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَكِنْ فَعَلَ الْمُمْكِنَ مِنْ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَنَالَ بِالسُّلْطَانِ مِنْ إكْرَامِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُمْكِنُ أَنْ يَنَالَهُ بِدُونِ ذَلِكَ وَهَذَا كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .

    “Dari sisi inilah, Nabi Yusuf ‘Alaihissalam menjadi bendahara negeri Mesir, bahkan beliau memintanya kepada Raja agar beliau dijadikan bendahara negeri, padahal saat itu sang Raja dan kaumnya adalah kafir, sebagaimana yang Allah Ta’ala firmankan:

    “Dan Sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu Senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, ..” (QS. Al Mu’min (40): 34)

    “Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Allah tiada lain kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya ..” (QS. Yusuf (12): 39-40)

    Dapat dimaklumi bahwa dengan kekafiran yang ada pada mereka, maka itu mengharuskan mereka memiliki kebiasaan dan cara tertentu dalam mengambil dan menyalurkan harta kepada Raja, keluarga raja, tentara dan rakyatnya. Tentu cara itu tidak sesuai dengan kebiasaan para nabi dan utusan Allah. Namun bagi Nabi Yusuf ‘Alaihissalam tidak memungkinkan untuk menerapkan apa yang ia inginkan berupa ajaran Allah karena rakyat tidak menghendaki hal itu. Akan tetapi Nabi Yusuf ‘Alaihissalam tetap melakukan apa-apa yang bisa dilakukannya, berupa keadilan dan perbuatan baik. Dengan kekuasaan itu, ia dapat memuliakan orang-orang beriman diantara keluarganya, suatu hal yang tidak mungkin dia dapatkan tanpa kekuasaan itu. Semua itu termasuk dalam firman Allah Ta’ala: “Betaqwalah kepada Allah semampu kalian.” (QS. At Taghabun (64): 16) …” (Ibid)

    Demikianlah pandangan cerdas Imam Ibnu Taimiyah, dengan dalil yang lugas dan kaidah yang jelas, beliau merekomendasikan musyarakah dengan pemerintahan yang jelas-jelas rajanya adalah kafir yang menggunakan undang-undang kafir pula di mana mereka punya sistem sendiri yang tidak mungkin dihindari Nabi Yusuf ‘Alaihissalam, lalu dengan musyarakah itu dengan tujuan menghasilkan maslahat dan mencegah mudharat.

    Sementara itu Imam ‘Izzuddin bin Abdissalam juga berkata:

    وَلَوْ اسْتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَى إقْلِيمٍ عَظِيمٍ فَوَلَّوْا الْقَضَاءَ لِمَنْ يَقُومُ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ ، فَاَلَّذِي يَظْهَرُ إنْفَاذُ ذَلِكَ كُلِّهِ جَلْبًا لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَدَفْعًا لِلْمَفَاسِدِ الشَّامِلَةِ ، إذْ يَبْعُدُ عَنْ رَحْمَةِ الشَّرْعِ وَرِعَايَتِهِ لِمَصَالِحِ عِبَادِهِ
    “Seandainya orang-orang kafir memimpin suatu daerah yang luas, lalu mereka (orang-orang) kafir menyerahkan kekuasaan kepada orang yang bisa menunaikan maslahat secara umum bagi kaum muslimin, maka hal itu bisa dilaksanakan karena nampak jelas bisa mendatangkan maslahat umum dan menolak kerusakan secara sempurna, walaupun jauh dari rahmat syariat dan pemeliharaannya terhadap maslahat hambaNya…(Qawa’id al Ahkam fii Mashalih al Anam, Juz. 1, Hal. 128. Al Maktabah Asy Syamilah)

    Syaikh Nashir Sulaiman al Umar berkata dalam salah satu fatwanya tentang berpartisipasi dalam pemerintahan yang non islami, yang berjudul Dhawabith al Musyarakah fil Majalis an Niyabiyah (Patokan Berpartisipasi Dalam Majelis Perwakilan):

    علماً أن الأصل في المشاركة هو الجواز، والمنع طارئ لأسباب وقرائن تحفّ بالأمر عند تطبيق القواعد المشار إليها آنفاً.
    وما يستأنس به في هذا الباب هو مشروعية الجهاد مع كل بر وفاجر ، مادام القتال شرعياً.
    علماً بأن الجهاد مع الفاجر لا يخلو من مفاسد معتبرة، لكنها تتضاءل عند مصلحة إقامة الجهاد، وترك الجهاد مع الفاجر أعظم مفسدة من المفاسد المترتبة على المشاركة فيه معه.
    “Ketahuilah, bahwa hukum asal dari musyarakah adalah jawwaz (boleh), Hal yang mendasarinya adalah disyariatkannya berjihad bersama imam baik dan yang fajir (jahat), selama berperang untuk hal-hal yang syar’i.

    Ketahuilah, berjihad bersama pemimpin yang fajir tidak akan lepas dari kerusakan yang jelas ada, Namun kerusakan ini menjadi kecil nilainya dihadapan besarnya kemaslahatan jihad, dan meninggalkan jihad bersama imam yang fajir akan membawa kerusakan yang lebih besar dibanding kerusakan jika ikut berjihad bersamanya.” (http://islamtoday.net/islamion/f05.html)

    Musyarakah dengan pemerintah non islami bukanlah obsesi atau cita-cita aktifis Islam. Namun, sering hal itu harus dilakukan karena melihat adanya peluang memperkecil mudharat dan mengambil mashlahat sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ini. Jika niatnya memang demikian, dan mereka tinggal di negeri yang tidak ideal tersebut, maka musyarakah adalah al Khiyar al Ashwab (pilihan yang benar) sekaligus al Khiyar al Ash’ab (pilihan yang sulit), sebab banyak sekali fitnah, tantangan, dan resiko yang akan mereka hadapi. Namun, tak ada perjuangan tanpa fitnah, tantangan dan resiko.

    Terkadang kita melihat ada individu yang terseok-seok dalam menjalankan musyarakah, dia tidak mampu menghadapi ‘dunia baru’ yang sebelumnya justru dia jauhi yakni pemerintahan thaghut. Namun akhirnya dia tenggelam dalam kesalahan baik yang prinsip atau partikular, baik kesalahan moralitas atau pemikiran. Kasus-kasus yang sifatnya perorangan ini tidak bisa dijadikan alasan melarang musyarakah atau menarik diri dari musyarakah yang lebih bermaslahat umum, sebab jika ternyata secara global dan lebih luas justru lebih mendatangkan maslahat yang langsung dirasakan masyarakat, maka tidak cukup alasan untuk menghentikan musyarakah. Sebab kasus tersebut adalah akibat kelemahan individu itu sendiri.

    Berkata Syaikh Ahmad ar Raisuni –ulama Maroko- dalam tulisannya yang berjudul Limadza Nusyariku al Intikhabat (Kenapa Kami Ikut Pemilu?):

    والحقيقة أن هذا وذاك واقع قديما وحديثا، ولكن هذا بكل تأكيد ليس حجة علينا ،بل هو حجة على الذين عجزوا، حجة عليهم وعلى أمثالهم من الذين انحرفوا انحرافهم ،وسقوطهم حجة عليهم وعلى أمثالهم، ولكن لا يقتضي هذا بالضرورة أن يبقى في الأمة إلا فاشل عاجز أو قابل للانحراف والساقط عند أول ابتلاء، الأمة أعظم من هذا ،الأمة كنز، والأمة منجم لغير هذا، فلذلك لا ينبغي أن يكون أهل الصلاح والدين: لابد أحد صنفين، إما ناس لا يحسنون إلا الفشل والعجز، وإما ناس سرعان ما يزلون ويفتنون ويسقطون، فلذلك نحن نرى أن الأمة لابد فيها صنف آخر، ونحن نرجو ونسعى ونتعاون لنكون من هذا الصنف

    “Sebenarnya adanya tantangan dan kesulitan adalah realita saat ini dan masa lalu. Itu semua bukan alasan bagi kita, itu ada alasan bagi orang-orang yang lemah dan semisal mereka yang telah melakukan penyimpangan. Penyimpangan personal yang mereka lakukan merupakan bukti kelemahan pribadi yang bersangkutan, dan itu bukan berarti tidak ada lagi dari umat ini yang berhasil dalam musyarakah. Orang yang baik tidak hanya berfikir dua kemungkinan dalam musyarakah: gagal lalu keluar atau larut dalam penyimpangan. Di dalam umat dan jamaah ini pasti ada tambang berharga yang mampu berhasil dalam musyarakah. Kita saling tolong menolong dalam barisan yang solid dan kokoh dalam rangka terus mewujudkan keberhasilan musyarakah ini.”
    ( http://www.raissouni.org/Docs/155200710648AM.doc)

    Demikian pandangan para ulama klasik dan modern tentang berpartisipasi dalam pemerintahan non Islami.

    Musyarakah Hanyalah Tahapan Bukan Tujuan

    Ini perlu ditegaskan agar tidak terjadi disorientasi dalam musyarakah. Para aktifis terjebak pada euphoria musyarakah, ternyata mereka melupakan tujuan asasi dan target besar mereka, li I’la kalimatillah. Seharusnya hanya tahapan justru jadi tujuan dan berlama-lama di sana , sementara tujuannya dilupakan.

    Sunatullah dalam hidup ini adalah sabar dalam berjuang, dan sabar dalam melalui tahapan dakwah adalah tuntutan yang tidak bisa ditawar sebab Allah Ta’ala telah menetapkan sunatullahNya atas seluruh makhluk yaitu sunah tadarruj (sunah pentahapan).

    Segala sesuatu berangkat dari yang kecil lalu membesar, lemah menjadi kuat, sedikit menjadi banyak. Kita bisa melihat sunnah ini dalam tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Tumbuhan tidak langsung berbuah, burung tidak langsung bisa terbang, manusia tidak langsung baligh. Sebelum itu, mereka semua melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkanNya.

    Dalam mengarungi kehidupan juga demikian, baik itu pendidikan karir pekerjaan, dan lainnya. Walau kita sangat berambisi untuk mendapat yang lebih, namun kita tidak bisa melampaui sunah ini, bertahap. Sama halnya dengan penerapan system dan hukum Islam di negeri ini, atau penghapusan syirik dan bid’ah, semua ada pasang surut dan tantangannya, yang akhirnya kita menyadari bahwa memang betapa pentingnya tahapan dalam dakwah dan tahapan dalam merubah system yang ada. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan dilanjutkan oleh para sahabat. Ada pun terburu-buru dan orang yang terburu-buru, cepat atau lambat, akan menyadari bahwa mereka keliru.

    Lihatlah Islam … Al Quran diturunkan di dunia secara bertahap sesuai peristiwanya. Syariat diterapkan Allah Ta’ala juga bertahap, pengharaman Khamr (minuman keras) melalui tiga tahapan, pertama, ayat jangan dekati shalat dalam keadaan mabuk, kedua, ayat tentang khamr itu ada manfaat tetapi mudharatnya lebih besar, ketiga, ayat bahwa khamr adalah perbuatan syetan dan jauhilah. Masih banyak lagi contohnya.

    Tidak Selamanya Boleh

    Musyarakah bukanlah pilihan ideal, dia benar dalam konsidi tertentu, namun belum tentu benar dalam kondisi lain. Oleh karena itu aktifis Islam harus memperhatikan syarat-syarat ini, jika tidak terpenuhi, maka musyarakah adalah perbuatan terlarang.

    1. Tujuan memang karena ingin menghambat kerusakan dan seluruh pintunya, serta meraih maslahat umum dan menyempurnakannya.
    2. Tidak ada niat memperkaya diri dan mencari ketenaran dan segala godaan dunia lainnya.
    3. Partisipasi ini harus dilakukan secara nyata, bukan diperalat oleh kekuasaan yang ada sehingga mengebiri potensi dan kekuatan para aktifis itu sendiri.
    4. Partisipasi ini tidak boleh justru memperlama keberadaan system dan penguasa non islami tersebut, apalagi memperkuatnya, para aktifis harus bisa mendakwahinya, merubahnya dan mengajak mereka ke jalan Allah Ta’ala, bukan justru mendukung dan bersekutu dengan ideologi sesat mereka.

    Nah untuk mengawal dan mengawasi syarat-syarat ini dengan baik, maka harus dilakukan evaluasi, kalau perlu dibuat secara periodik, agar mereka bisa mengetahui, apakah partisipasi mereka selama ini membawa maslahat atau tidak?

    Apakah mereka menjadi alat saja, atau sebaliknya menjadi aktor utama yang bisa menentukan arah angin kebijakan negara?

    Apakah agenda-agenda syariah sudah dilakukan sesuai target dan harapan? Atau justru semakin tidak jelas, apakah warna Islam sudah pada system negera ini, walau sedikit saja?

    Ini harus senantiasa dievaluasi dan koreksi, agar bisa mengetahui pula keputusan selanjutnya apa? Apakah musyakah bisa dilanjutkan atau menjadi out sider?

    Sesungguhnya berpartisipasi atau tidak adalah pilihan yang sama-sama punya resiko, dan tantangan masing-masing. Ada pun legitimasi syariah bagi kedua pilihan itu juga ada dalam Al Quran, As sunah, dan realita sejarah umat ini. Maka, untuk negara ini pilihan manakah yang bisa kita ambil?

    Wallahu A’lam

    Referensi:

    – Taujihat Pekanan Kader PKS
    – Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam, karya Imam Izzudin bin Abdissalam
    – Tafsir Taisir al Karim ar Rahman fi Tafsir Kalam al Manan , karya Syaikh As Sa’di
    – Majmu’ Fatawa, karya Imam Ibnu Taimiyah

  21. Akhi…sebetulnya sudah jelas persoalannya, kita memang memiliki sudut pandang berbeda.

    Saya pikir sekarang kita sepakat saja untuk berbeda pendapat dan saling menghargai pendapat kita masing-masing. Tak usah berlarut-larut diskusi…karena akan berputar-putar di sekitar itu-itu saja…

  22. Oh..

    Tapi saling mengingatkan sesama muslim itu wajib.

    Mas,…
    kalau begitu, saya mau titip ya…

    Ketika kampanye, jelaskan duduk persoalan demokrasi. Jelaskan bahwa demokrasi bukan dari Islam. Demokrasi sistem kufur, sama dengan sistem pemerintahan kufur lain selain Islam. Jelaskan pula tentang Pancasila, UUD 45, dan sederetan tetek bengek kekufuran lain. Yang sekarang dianggap “sakral” oleh kebanyakan orang.

    Supaya umat tahu, dan mendapat pencerahan.
    Rekrut mereka dengan edukasi, bukan dengan Nidji.

    Selamat dan sukses atas kematian demokrasi!
    Jihad never sleep!
    Mujahid never die!
    Khilafah sang Superpower segera datang!
    Sambutlah Khilafah!
    Allohu Akbar!!

  23. Insya Allah akhi…Kami punya cara, bahasa, dan forum khusus untuk itu yang mungkin berlainan dengan halaqah HTI yang antum ikuti.

    Saya juga ingin titip pesan buat antum dan teman-teman di HTI, kalo memang menganggap Indonesia ini darul kufur jangan setengah-setengah mengingkarinya, keseluruhan yg berasal dari sistem kufur harus antum dan teman-teman antum jauhi.

    Kalo menganggap Indonesia darul kufur kenapa HTI harus merasa perlu terdaftar didalamnya (HTI terdaftar dalam catatan Depdagri Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada 22 Juni 2006 nomor 44/D.III.2/VI/2006). Terdaftar sebagai ormas lagi? Katanya Parpol Islam internasional? Apa ga keluar dari manhaj HT?

    Bagi kami Indonesia adalah Darud Da’wah. Dan Insya Allah…Negeri ini akan menjadi bagian dari Khilafah Islamiyah yang akan mengemban tugas ustadziyatul alam, membimbing manusia kepada tauhid dan dinul Islam.

    Fastabiqul khairat ya akhi…beramal dan terus bekerja, bukan hanya bicara…

    subhanakallahumma wa bi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik….

    ALLAHU AKBAR! ALLAHU AKBAR! ALLAHU AKBAR! WA LILLAHIL HAMD!

  24. Mas,…
    Perlu saya tegaskan kembali, saya bukan anggotanya!
    Tapi saya sering mengadiri tiap acara yang diselenggarakan HTI. Jadi tahu, dan punya pembanding. Bukan hanya dari teman-teman sepemahaman aja, gak balance dong!!!

    Kalo merasa terdesak dengan argumentasi sohih, jangan nyari-nyari kelemahan di sisi yang gak relevan deh…

    Saya ngerti kok…
    lagi sakit hati ama SBY yah??
    KASSSIAN DEH LO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    MAKANYA JANGAN GR DULU!!!!!!!!!!!!

    Dalam pendaftaran ormas, tidak ada ikatan tidak boleh mengubah ideologi Pancasila.
    Berbeda dengan pendaftaran partai politik kan?
    Gak boleh merubah Pancasila!
    Lihat ta’rif HTI di Dephumkam!
    dari dulu tidak pernah berubah, di situ disebutkan memperjuangkan Syari’ah dan Khilafah, dan HT adalah Paratai Politik Internasional. Berhubung ada di Indonesia, ya namanya HT Indonesia. Tapi tetap, link dengan Amir Internasional, dalam bertindak dan bersikap.

    Itu yang saya dengar, hasil diskusi tadi siang. Mas,…
    Perlu saya tegaskan kembali, saya bukan anggotanya!
    Tapi saya sering mengadiri tiap acara yang diselenggarakan HTI. Jadi tahu, dan punya pembanding. Bukan hanya dari teman-teman sepemahaman aja, gak balance dong!!!
    kalo merasa terdesak dengan argumentasi sohih, jangan nyari-nyari kelemahan di sisi yang gak relevan deh…

    Dalam penaftaran ormas, tidak ada ikatan tidak boleh mengubah ideologi Pancasila.
    Berbeda dengan pendaftaran partai politik kan?
    Gak boleh merubah Pancasila!
    Lihat ta’rif HTI di Dephumkam!
    dari dulu tidak pernah berubah, di situ disebutkan memperjuangkan Syari’ah dan Khilafah, dan HT adalah Paratai Politik Internasional. Berhubung ada di Indonesia, ya namanya HT Indonesia. Tapi tetap, link dengan Amir Internasional, dalam bertindak dan bersikap.

    Itu yang saya dengar, hasil diskusi tadi sore.

    Mas,…
    Nabi mendirikan Daulah awalnya dari BICARA
    Negara Israel berdiri awalnya dari BICARA
    Soeharto bisa diturunkan Mahasiswa awalnya dari BICARA
    Da’wah itu BICARA Mas..

    Alloh, yang mengetahui dan menilai setiap amalan.
    Gak harus diekspos…
    bantuin ini lah, itu lah, begitu, begini,
    hat-hati keserempet ke arah riya Mas!
    Apalagi berebutan jasa,
    Seperti iklan swasembada

    Darud dakwah? seluruh dunia, ladang da’wah untuk kita!

    disebut Darul Kufur? karena,
    1. Tidak menerapkan hukum Syara
    2. Tidak menyerahkan keamanan kepada amirul jihad

    Bukan berarti seluruh rakyatnya kufur, TIDAK!!

  25. assalamu’alaykum wr wb
    terus berjuang akh (mas harakatuna), Subhanallah dan alahamdulillah…saya bangga punya saudara yang sabar dan cerdas seperti antum…mampu menjawab pertanyaan dengan santun,sabar, bijak, dan cerdas, ALLAHUAKBAR !!!
    terus begerak pak…! semoga ALLAH meridhoi kita…Amin
    harapan itu masih ada…
    wassalamu’laykum wr wb

  26. untuk mas kuring.saya melihat dari tingkat kedewasaaa cara berdiskusi
    1.kuring:saya bukan anggota HTI: “Saya yakin HTI ga mau peduli kamu mau HTI atau Bukan lagian ke angotaan permanen secara tertulis atau engga itu bukan permasalahan buat yang bikin daftar keanggotaan HTI tapi yang di inginkan Orang HTI idiologi nya tersebar dan digunakan, seperti kamu,meski bukan HTI tapi faham/idiologinya HTI mas

    2.KASSSIAN DEH LO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    MAKANYA JANGAN GR DULU!!!!!!!!!!!!:ga pantes dong seorang yang bercita-cita ingin menegakan khilafah katanya.benderanya pengen laila hailaloh katanya,cinta ama muhammad katanya,cinta persatuan umat katanya,cinta pada islam katanya AKHI KURING DISKUSI NYA PAKE AKHLAK YAH nabi muhammad juga dakwahnya pake fiqih akhlak.sok niat diskusi ini jadikan sarana mencari ilmu biar akhi nambah pinter,cerdas,bijak biar bisa ngejelasin ketemen-temen kuring nanti temen-temen kuring juga jadi bijak kalo kuring diskusinya ga pake kata-kata kaya kician deh loe ,buka buat kuring aja buat semua,saya,harakatuna dll karena bolg dakwah ini akan dilihat oleh orang-oarang kafir juga gimana setuju?

  27. Untuk menjadi ormas ternyata ada syarat2 yang harus dipenuhi, karena tidak mungkin ijin diberikan bila ternyata syarat tidak dipenuhi, nah syarat-syarat ormas di indonesia berdasarkan UU no 8/1985, terdapat beberapa point yang jelas bertentangan dengan jalan perjuangan dan kaidah dasar yang dianut HT sendiri, berikut ini adalah beberapa diantaranya:

    Pasal 2
    (1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
    (2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    Untuk bisa lolos jadi ormas, jelas harus menyetujui pasal diatas dengan tidak menjadikan islam yang dijadikan sandaran, jangan kan menjadi-kan islam sebagai asas utamanya, jadi tambahan saja (mis: pancasila dan islam) juga tidak boleh. (lihat ayat 1)

    Pasal 3
    Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Masih ingat beberapa orang yang dengan lantang dan kontinyu selalu menyuarakan mengenai NKRI dan dakwah HTI?

    Pasal 4
    Organisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran Dasarnya.

    Jadi pengen tahu AD/ART kaya apa yang digunakan oleh HTI dalam pendaftarannya, ada yang punya? kalo ada japri aja ya,…

    Pasal 7
    Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban :
    a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; (pernah tahu AD/ART HTI?)
    b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (Silahkan anda nilai sendiri)
    ….

    BAB VII PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
    Pasal 13
    Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan:

    b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah; (hmmm kalo terima bayaran dari pusat, karena jadi pengurus, termasuk dalam menerima bantuan dari pihak asing bukan?)

    Nah ternyata daftar jadi ormas saja (bukan partai politik) menimbulkan banyak pertanyaan/polemik,…

    Dakwah dalam islam adalah Qoul wal amal, jadi tidak hanya bibir saja semua itu indah, tapi juga dalam kenyataan dan prilakunya. Semoga menjadi bahan renungan kita semua.

  28. Maaf akhi/ukhti/saudara/saudari/bapak/ibu/ikhwan/akhwat saya sudah baca do’a kafaratul majelis, artinya…forum diskusi sudah dianggap selesai dan bubar….he..he..he…afwan….

  29. Kenapa sih nggak suka partai Islam, yang nggak suka jangan malah menyerang saudaranya donk, harap bertanggung jawab yah nanti apalagi kalo umat Islam ini jadi lemah, coba liat kalo kalian justru phobia terhadap saudara kalian sendiri yang ketawa lebar siapa coba? Yang cerdas dong…biar gimanapun siyasi tetep harus dipakai belajarlah dari sejarah kalo cara gerakannya frontal akan banyak korban dan peluang yang sia-sia nantinya (mirip serangan Banzai tentara Jepang yang sia-sia di Perang Pasifik), sepanjang tujuannya sama ok2 aja. Nih ya saya kasih tau beberapa fakta mengenai HTI :
    1. Sumber Wikipedia dari Sidney Morning Herald Mengutip Ismail Yusanto sering bolak balik kedutaan besar Australia guna mengahdiri konferensi yang digagas pemerintah Australia

    2. Pendiri HTI Syaikh Taqiyudin juga pernah berinteraksi dengan Ikhwanul Muslimin dan Sayid Qutb

    BerHusnudzhon saya rasa lebih bijak dibanding selalu berSuudzon kepada saudara kita sendiri seperti orang2 Buntet itu biar mereka bertanggung jawab diakhirat kelak

  30. Demokrasi kufurrr …!!!

    demonstrasi jalan terus … padahal demonstarasi adalah subsistem dimokrasi ..

    Azab kubur …kagak ada!! karena dia di hadits ahad ..!!

    mmmhhh … siapa tuh .??

  31. Assalamu ‘alaikum wr. wb
    Alangkah indahnya kebersamaan diantara saudara seiman dan seakidah,sehingga yang ada saling menasehati dan menerima nasehat dengan baik,janganlah saling olok mengolok
    Buat PKS, mungkin ada baiknya muhasabah akan gerakan dan kebijakan yang selama ini mungkin ada yang menyimpang dari manhaj awal.Buat HTI, jalin hubungan baik dengan PKS
    agar energi kita bisa efektif dan efisien untuk kejayaan islam
    Maaf tambahan buat PKS:
    1.Kampanye nya tolong jangan ikut2an PDI-P pake goyang dangdut
    2.Jangan lunturkan keyakinan bahwa kemenangan pemberian Allah (karena banyak kader/caleg PKS melakukan money politic kayak partai lain)
    3.Mengapa PKS tidak merangkul ormas2 islam dalam gerakan2nya?
    4.Mengapa tokoh seperti ustadz Mashadi yang dulu sangat mengagumkan sekarang tidak dimasukkan dalam struktur
    5.Jangan bersikap pragmatis dan mengabaikan idealisme(koalisi dengan pihak2 yang menurut perhitungan akal menang walaupun bertentangan dengan syari’at)
    Maaf kalau komentar/usulan saya lebih cenderung kepada PKS,karena saya masih berharap banyak PKS bisa menjadi pilar utama tegaknya agama Islam di negeri ini
    Wassalamu ‘alaikum wr.wb

  32. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

    Terima kasih nasehatnya.

    1. Tentang kampanye pake goyang dangdut mah itu memang keteledoran PKS ketika menyerahkan kepanitiaan kampanye pilkada DKI Jakarta kepada pendukung Adang Dorojatun. Insya Allah tidak akan terulang lagi.

    2. Kader/caleg PKS banyak yang melakukan money politik, siapa aja tuh Kang Darma???

    3. Sejauh yang saya ketahui PKS itu selalu menjalin komunikasi dengan siapa pun. terlebih lagi dengan kalangan ormas Islam. Ada pun jika ada di beberapa kesempatan timbul kesan PKS berbeda langkah, maka itu tidak seharusnya menjadi alasan/kesimpulan bahwa PKS menjauhi dan tidak merangkul ormas2 Islam.

    4. Tentang hal ini saya tidak bisa berkomentar banyak. Mohon maaf.

    5. Insya Allah pilihan strategi PKS ini adalah hasil syuro dan telah ditimbang dengan timbangan syariah.

    Do’akan kami agar tetap istiqomah.

  33. Assalamu’alaikum,
    Afwan ustadz, ane mau menanyakan terkait bayanat DSW Banten tentang bahaya money game, apakah benar investasi daging sapi tersebut haram? apa dasar hukumnya? kan itu bukan termasuk riba, keuntungan bisa berubah sesuai perkembangan koperasi jadi tidak flat, kemudian MOU jelas, kan sudah diresmikan oleh menteri dari PKS sendiri, kalo itu kemaksiatan dan haram mestinya tidak diijinkan apalagi diresmikan. Wallahu a’lam

  34. Itulah bedanya antara berpolitik dan bersiyasah. Dalam konsep Islam, yang dipakai itu adalah konsep ‘siyasah’, bukan ‘berpolitik’. Parpol Islam yang sekarang menjadi elit di pusat-pusat kekuasaan itu, kayaknya lebih berorientasi kepada pendekatan politik, dan jarang yang mau memakai lagi pendekatan ‘siasah’ itu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s