Diposkan pada Siyasah

Sistem Demokrasi: Apakah Sesuai Syariah?

pemimpin-untuk-rakyatOleh: Ust. Ahmad Sarwat, Lc. (www.warnaislam.com)

Pertanyaan

Apakah sistem Demokrasi dan partai itu termasuk dalam ajaran Islam? Lalu bagaimana dengan Partai yang mengatasnamakan memperjuangkan Syariat Islam tapi juga memperjuangkan sistem Demokrasi?

Jawaban

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

1. Kalangan Yang Anti Demokrasi

Demokrasi, dalam pandangan para penentangnya, adalah sistem buatan manusia  tidak sesuai akidah dan syariah Islam. Demokrasi itu sistem buatan kafir atau jahiliyah. Karena demokrasi punya doktrin bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan di tangan Allah. Itu berarti demokrasi itu bertentangan dengan akidah Islam yang dengan tegas menyebutkan bahwa kekuasaan itu itu di tangan Allah.

Mereka yang anti demokrasi mempermasalahkan bahwa hukum yang dipakai dalam demokrasi itu hanya semata berdasarkan kesepakatan suara mayoritas. Seandainya mayoritas suara mendukung hukum yang bertentangan dengan hukum yang Allah turunkan, otomatis demokrasi adalah sebuah sistem yang anti hukum Allah.

Tidak bisa dibayangkan bagaimana bisa terjadi ada orang Islam masuk ke dalam sebuah parlemen, dimana parlemen itu dengan suara mayoritas menyepakati untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Seandainya parlemen itu menyatakan bahwa zina itu halal, khamar itu boleh diminum, babi itu boleh dimakan, pencuri tidak perlu dipotong tangan, dan semua kemungkaran lainnya, maka jelaslah lembaga parlemen itu musuh Allah. Haram hukumnya bagi seorang muslim duduk di parlemen yang menyepakati kemungkaran yang nyata.

Padahal Islam dengan tegas mewajibkan pemeluknya menggunakan hukum Allah dan berhukum dengan hukum itu. Islam tidak membolehkan umatnya memberi alternatif hukum selain hukum Allah.

Di dalam Al-Quran, tegas sekali Allah SWT nyatakan bahwa hukum itu hanyalah hak Allah.

إن الحكم إلا لله

Keputusan menetapkan hukum adalah hak Allah (QS. Al-An’am : 57)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir (QS. Al-An’am : 57)

Oleh karena itu kita akan tetap mendapati sebagian kalangan muslim yang mengharamkan umat Islam ikut berpartisipasi dalam kancah politik dengan dasar demokrasi, karena selain bukan dari Islam, pada kenyataannya sistem demokrasi itu menguatkan kemungkaran.

Buat mereka, memperjuangkan hukum Allah tidak bisa dari ‘dalam’ sistem, karena sistem itu sendiri adalah sistem Thaghut yang harus diingkari. Sistem demokrasi adalah buatan orang kafir yang intinya melawan hukum Allah. Haram dipakai dan diakui oleh umat Islam.

Itu kesimpulan pendapat para penentang demokrasi.

2. Kalangan Yang Mendukung Demokrasi

Sekarang mari kita berjalan-jalan ke belahan kalangan lain dari umat Islam, dimana mereka umumnya masih menerima dan menggunakan sistem demokrasi. Tentu mereka punya sekian banyak alasan juga yang layak kita cermati.

Dalam pandangan kalangan ini, dunia politik adalah dunia yang sarat jargon dan ungkapan yang bernada bombastis, karena memang watak dunia politik adalah bagaimana mengajak dan mengumpulkan pendukung.

Sudah barang tentu sebuah jargon yang diusung tidak selamanya sesuai dengan definisi dan kriteria baku yang dikenal. Namanya juga iklan, biasanya agak bombastis dan tidak selalu seperti apa adanya. Maka kita keliru kalau menilai suatu jargon politik dengan pengertian baku yang ada di buku pelajaran.

Jargon Demokrasi

Dan salah satu jargon yang sekarang ini sedang ngetrend adalah jargon ‘demokrasi’. Sehingga semua orang berkata tentang demokrasi. Tapi masing-masing punya pengertian dan maksud yang berbeda. Istilah boleh sama, tapi definisi dan esensi bisa saja berbeda.

Intinya mereka ingin mengatakan, apapun istilah yang digunakan, demokrasi atau apa pun, kita harus melihat celah dan peluang untuk memperjuangkan hukum Islam di dalamnya.

Bukankah seorang Soekarno juga mengusung istilah demokrasi? Namun di sisi lain, banyak kalangan yang menilainya juga sangat diktator. Setidaknya untuk kurun dan kalangan tertentu.

Bukankah Soherto juga mengusung istilah demokrasi? Namun semua kita tahu bahwa istilah demokrasi yang dimaksud oleh seorang Soeharto tentu sangat berbeda dengan istilah yang dimaksud oleh Soekarno.

Hasilnya, kita boleh bilang bahwa meski jargon demokrasi itu digunakan semua orang, tapi isi, esensi, makna dan batasannya bisa saja sangat berbeda.

Dan tentunya kita tidak bisa menyamakan istilah demokrasi yang diusung seorang Soekarno dengan demokrasi yang digagas oleh Seoharto. Dan keduanya bisa saja sangat berbeda dengan istilah demokrasi yang kita kenal sebagai penjabaran trias politika yang ada dalam kamus atau buku sejarah.

Mengapa Istilah Demokrasi Laris Manis?

Pertanyaannya adalah: mengapa orang banyak mengusung istilah demokrasi. Semua orang bicara demokrasi namun kenyataan di lapangan justru berbeda. Demokrasi versi A akan 180 derajat berbeda dengan demokrasi versi B.

Jawabannya untuk kurun waktu ini, dengan tsaqafah yang berkembang, dengan tingkat informasi yang modern, istilah demokrasi seolah menjadi sebuah kesepatan buat orang-orang yang ingin melawan dari kediktatoran, kekerasan, tirani, kedzaliman dan kekuasaaan lalim yang absolut.

Mungkin karena dunia Islam sedang terkubur di balik reruntuhan kejayaannya, apalagi kampanye besar-besaran anti Islam yang dilakukan oleh musuh Islam, maka istilah yang dikenal orang sebagai lawan dari kelaliman dan kediktatoran seolah tidak jatuh pada syariah atau khilafah Islam.

Buktinya, kampanye tentang Islam di berbagai negara Islam malah anjlok dan tidak diterima oleh kalangan muslim sendiri. Agak aneh memang, tapi itulah realitanya.

Partai-partai yang mengusung nama Islam, syariah, apalagi khilafah, sepanjang sejarah Islam di Indonesia tidak banyak dipiih orang. Setidaknya, belum pernah mengantarkan partai itu ke posisi mayoritas yang dipilih rakyat. Tentu dengan beberapa pengecualian, misalnya Masyumi di Indonesia, atau FIS di Aljazair, atau REFAH di Turki.

Kalau pun sempat menang, kemenangan mereka tidak langgeng. Selalu muncul kekuatan lain yang menjatuhkannya.

Tapi ketika sebuah partai Islam mengusung istilah yang mudah dimengerti dan dipahami rakyat, misalnya istilah demokrasi itu, lucunya justru banyak yang mendukung dan menyatakan bergabung.

Logika Ormas dan Orsospol: Berbeda

Di situlah letak perbedaan asasi antara sebuah ormas dan partai. Ormas bisa dijadikan sebuah jamaah kader, namun belum tentu bisa disederajatkan dengan sebuah orsospol.

Ormas memang tidak bicara tentang dukungan dan suara, sebaliknya, sebuah partai, nyawanya ditentukan oleh kuat tidaknya dukungan suara. Maka sebuah partai harus pandai memilih jargon yang sekiranya bisa diterima semua orang. Walau pun 100% partai itu tidak mendukung esensi jargon yang diusungnya, bahkan mungkin malah melakukan hal yang sebaliknya.

Banyak kalangan yang mungkin agak keseleo logika pada titik ini. Mereka ingin sebuah partai Islam dari awal mengusung jargon syariah, khilafah dan lainnya. Padahal partai itu berada di sebuah negara yang rakyat muslimnya masih merasa asing dengan jargon-jargon itu. Mereka lebih akrab dengan istilah demokrasi, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial dan sejenisnya, ketimbang jargon syariah dan khilafah yang dianggap agak berbau puritan. Setidaknya, ini menurut mereka.

Kalau kami katakan seperti ini, tentunya bukan berarti kami menentang teman-teman yang banyak mengusung istilah syariah dan khilafah. Ini sekedar sedikit analisa yang bisa saja benar dan bisa tidak. Tapi kalau ditimbang-timbang, pobia terhadap istilah yang berbau Islam, syariah atau khilafah, memang masih sangat bisa kita rasakan. Dan wajar juga kalau ada sebagian aktifis dakwah yang punya logika demikian.

Sehingga, demokrasi dalam pandangan mereka tidak mengapa bila dipakai dan dibawa-bawa. Tentunya yang dimaksud bukan demokrasi yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam.

Demokrasi yang diusung adalah demokrasi yang tetap mengemukakan bahwa kekuasaan tertinggi adanya di tangan Allah. Sedangkan mengapa justru istilah demokrasi yang banyak dikemukakan, karena rakyat yang sebenarnya beragama Islam itu lebih nyaman dengan istilah demokrasi. Hanya karena sekarang ini lagi musim istilah demokrasi, maka tidak ada salahnya menggunakan istilah itu. Toh, apalah arti sebuah nama?

Kesimpulan

Namun setidaknya, untuk belajar ke depan nanti, tidak ada salahnya sekedar berkenalan dengan hujjah-hujah itu tanpa harus berprasangka yang tidak-tidak. Dengan mengusung rasa hormat atas perbedaan pendapat, mengapa kita tidak belajar berkenalan dengan alasan-alasan yang datang dari pihak yang mungkin tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pemikiran kita sendiri?

Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,


Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s